Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor menyarankan pemerintah agar melakukan vaksinasi COVID-19 kepada guru sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah digelar. Para guru dinilai rentan terpapar COVID-19.

"Kami berharap sebelum pembelajaran tatap muka guru di vaksin dulu. Jadi, jangan terburu-buru karena guru belum disiapkan, karena mereka rentan," ujar Wakil Ketua PGRI Kota Bogor Muhammad Usman Tonda dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor.

Dia mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang responsif menanggapi berbagai persoalan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), seperti keterbatasan kuota internet, gadget dan jaringan Wifi. "Karena ini situasi first mayor. Kita dihadapkan pada persoalan yang tiba-tiba," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan Kota Bogor telah ditunjuk Presiden sebagai lokasi simulasi vaksinasi COVID-19. Pemkot Bogor akan melakukan sejumlah skema dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi.

"Jumlah penduduk Kota Bogor 1,1 juta jiwa, sasarannya orang yang produktif berusia 18-59 tahun atau ada 60 persen, karena keterbatasan dan perlu tahapan diprioritaskan 20 persen atau sekitar 130 ribu jiwa," jelas Bima.

Dari jumlah tersebut, kata dia, di prioritaskan tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik termasuk guru (SD, SMP, SMA), TNI, Polri dan yang lainnya.

"Saat ini kita sedang menyusun daftarnya semua, kalau vaksin lancar bulan Januari kita siap. Kita siapkan 25 puskesmas untuk pelaksanaannya. Jadi saya juga banyak permintaan, jangan dulu dibuka sebelum di vaksin," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian sepakat dengan usulan PGRI Kota Bogor. Pihaknya berharap guru turut menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin, seperti halnya tenaga kesehatan.

"Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan," paparnya.

Namun Hetifah juga menegaskan pemberian vaksin harus sesuai dengan keinginan para guru, sehingga guru yang tidak mau pun tidak diwajibkan menjadi prioritas dalam penerimaan vaksin.

"Jadi, jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah," pungkasnya. (prf/ega/detik)

Selasa, 08 Desember 2020