Jadi Tersangka, Ini Rekam Jejak Veronica Koman sebagai Pengacara HAM

majalahbuser.com – Aktivis dan juga pengacara HAM, Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebohongan alias hoax dan provokasi terkait kerusuhan Papua di akun media sosialnya.

Dilansir dari laman VIVAnews, Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan mengatakan, penetapan itu diputuskan setelah dalam gelar perkara didapati hal-hal dugaan provokasi yang mengarah ke hoax dalam unggahan Veronica di Twitter.

Veronica yang ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax mendapat perhatian dari Amnesty International Indonesia.

"Kriminalisasi Veronica Koman akan membuat orang lain takut untuk berbicara atau memakai media sosial untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM terkait Papua," kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Selama ini Veronica memang aktif menyerukan isu-isu HAM dalam berbagai kesempatan, termasuk melalui akun media sosialnya. Berikut rekam jejak Veronica Koman sebagai pengacara HAM, dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta.

2015

Menjadi Pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pernah mendampingi 2 mahasiswa Papua yang menjadi tersangka karena terlibat kericuhan dengan polisi saat demonstrasi di Jakarta.

2016

Menjadi tim kuasa hukum yang meminta pemerintah membuka dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

17 Maret 2016

Mensomasi Ketua Seksi Reliji Spiritualitas dan Psikiatri (RSP) Pimpinan Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PP-PDSKJI) Fidiansjah Mursjid agar ia mencabut pernyataannya bahwa LGBT itu gangguan kejiwaan.

2017

Bersama puluhan pengacara dalam pengajuan uji materi pasal-pasal makar di KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mei 2017

Ikut menolak pemidanaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis 2 tahun penjara.

2018

Masuk dalam tim kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Maret 2019

Berbicara soal Papua di Sidang Dewan HAM PBB ke-40.

Agustus 2019

Bersama Jeniffer Robinson (advokat Inggris) menyurati Pelapor Khusus PBB David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR).

(sumber: viva.co)