Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara Ibu Kota Baru Indonesia

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan kesiapannya.

"Kami semua siap, masyarakat siap, pemda siap," kata Isran dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019).

Isran berkoordinasi dengan Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Samarinda serta Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Kutai Kartanegara. Dia memastikan semua akan bekerja sama.

"Tidak ada pilihan lain kecuali siap," ucapnya.

Isran mengatakan dampak pemindahan ibu kota tidak hanya bagi Kalimantan Timur, tapi juga terhadap provinsi lain di Kalimantan. Posisi Kaltim yang di tengah-tengah Indonesia menjadi keuntungan.

"Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Sulteng, Sulsel, Sulbar. Ini adalah supply bahan baku bangunan, batu yang sangat bagus," ujar Isran.

"Dampak positifnya akan banyak, bukan hanya persoalan Kalimantan Timur," pungkasnya.

Ridwan Kamil Sebut Ibu Kota Baru Boros Lahan

Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) mengkritik kajian ibu kota Indonesia yang baru di Kalimatan Timur (Kaltim). Menurutnya luasan lahan yang diproyeksikan untuk ibu kota baru terlalu luas alias pemborosan.

"Sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektar untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya," kata RK saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (26/8/2019).

Menurutnya pemerintah pusat harus belajar dari kegagalan beberapa negara dalam membangun ibu kota baru. Ia mencontohkan ibu kota Brazil (Brasilia) dan Myanmar (Naypyidaw).

"Contohnya Brazil (Brasilia) sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah dan lainnya. Myanmar (Naypyidaw) juga sama sepi," katanya.

Ia menilai yang perlu ditiru dalam penataan ibu kota baru yaitu Washington DC (Amerika Serikat). Jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa hanya membutuhkan lahan seluas 17 ribu hektar.

"Kalau mau contoh baik tirulah Washington DC cukup dengan 17 ribu lahan untuk 700 ribu orang, dengan kota padat, bisa jalan kaki nyaman, jangan mengulangi kesalahan segala harus lahan luas," tutur pria yang karib disapa Emil ini.

Dia mengatakan dengan wilayah yang terlalu luas berdampak terhadap besarnya beban biaya pembangunan. Sebab, dibutuhkan infrastruktur jalan dan trotoar yang lebih luas untuk aksesibilitas penduduknya.

"Manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh, semua konsepnya harus jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak juga," ujar RK. (detik)