Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Tulungagung - majalahbuser.com, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu, tanggal 22/4 agenda utamanya adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran Tahun 2019.

Tidak seperti biasanya, rapat paripurna kali ini digelar melalui tehnologi teleconfrence sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri agar memanfaatkan sarana tehnologi agar jalannya Pemerintahan tetap dinamis ditengah wabah covid19.

Praktis didalam ruangan besar berkapasitas ratusan orang itu hanya dihadiri oleh Ketua DPRD bersama Wakilnya, Bupati Tulungagung para Ketua Fraksi DPRD, Sekda Kabupaten Tulungagung bersama 3 Orang Asisten Sekda.

Sedangkan peserta rapat yang lain, yaitu seluruh anggota DPRD standbay dirumah mereka masing-masing. Demikian pula para Kepala OPD lingkup Pemkab. Tulungagung, jajaran Direktur dan para Camat se-Kabupaten Tulungagung standbay diruang kantornya masing-masing.

Jalannya rapat diruang Graha Wicaksana jalan Kartini No. 17 Tulungagung ditandai dengan penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM kepada Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos.

Dalam keterangan persnya Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM usai rapat menjelaskan kepada awak media, bahwa rapat ini adalah dalam rangka penyampaian LKPJ anggaran Tahun 2019 tentang pelaksanaan misi Kabupaten Tulungagung yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang mampu berdayasaing dan mandiri.

Untuk itu, telah banyak yang dicapai masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu antara lain index pertumbuhan manusia lebih kurang 1,2 persen, penekanan angka kemiskinan turun lebih kurang 0,7 serta angka harapan hidup dan bidang lainnya. trend peningkatan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan serta pelaksanaan kinerja secara umum  terhadap Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami trend kemajuan.

Akan tetapi kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang karena terjadi pandemi Covid- 19 sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat, salah satunya akibat masyarakat tidak punya pekerjaan,  Phk dan lain sebagainya.

Atensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini adalah menitik beratkan penanganan terhadap sosial ekonomi masyarakat dengan jalan memberikan bankos diberbagai bidang.

Secara kumulatif berdasarkan penghitungan Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat lebih kurang 143 ribu, diluar penerima bantuan PKH, Bantuan langsung tunai dan bantuan masyarakat miskin yang lain.

Dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan pagu sebanyak 28 ribu lebih. Perorang akan menerima bantuan Rp. 600. Ribu, selain bantuan yang langsung dari Desa.

Untuk itu Pemerintah Daerah akan melakukan recofucing anggaran maksimal 50 persen dari total Anggaran Pemerintah Daerah. Dana tersebut diperoleh dari pemotongan baik DAK maupun DAU dan Dana Desa. Sehingga seluruh pembangunan akan dikurangi bahkan ditiadakan kecuali dana untuk Pendidikan dan Kesehatan.

Bupati meminta kepada seluruh masyarakat Tulungagung agar tidak panik selama pandemi Covid-19. Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Tulungagung agar memasang pengumuman untuk warganya yang pulang dari rantau, terutama warga dari luar kota Tulungagung atau dari luar Negeri agar mereka segera malaporkan kedatangannya kapada pihak Desa atau Kelurahan setempat.

“Langkah ini adalah salah satu upaya agar penyebaran Covid-19 tidak sampai meluas dalam jumlah yang banyak, karena sudah ada kejadian warga Desa Jabalsari yang satu keluarga positiv Covid sehingga menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.“ ujarnya menutup. (unt/adv).

Rabu, 22 April 2020