Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Aksi unjuk rasa digelar oleh ratusan aktivis di Kota Kediri ke Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri. Mereka menuntut peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan, karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat.

Aksi ini melibatkan puluhan abang becak dan aktivis dari Ikatan Pemuda Kediri (IPK). Dalam orasinya, massa menyampaikan keluhan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang ribet. “Pelayanannya sangat buruk dan kami minta ditingkatkan,” ujar koordinator aksi.

Massa mencontohkan sat mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan sangat sulit. Calon peserta BPJS harus mengurus sendiri tanpa bisa diwakilkan kepada orang lain. “Kalau pasien sedang sakit dan harus mengurus sendiri bagaimana. Kami ke mari untuk mengurus kesehatan, bukan untuk mencari mati,” teriak masa aksi secara bergantian.

David Sulakmono, selaku Kabid Kepersertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kota Kediri membantah pelayanan pendaftaran peserta BPJS yang tidak dapat diwakilkan. Menurutnya, kepengurusan peserta BPJS dikuasakan kepada orang lain dengan syarat anggota keluarganya.

“Harus yang terdaftar dalam satu kartu keluarga (KK). Atau bisa diwakilkan ke orang lain, namun harus dengan surat kuasa,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, ditempuh BPJS untuk menghindari calo dalam kepengurusan peserta BPJS.

Imbuhnya, dalam kepengurusan kepesertaan BPJS juga dapat dibantu oleh Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada di Kota Kediri. “Mungkin persyaratannya belum lengkap sehingga harus balik lagi. Kalau sudah lengkap pasti di segera di layani. Kami tidak membeda-bedakan antara peserta satu dengan lainnya,” tegasnya.

Dia menyadari, jika sarana dan prasarana (sarpras) di kantor pelayanan sementara BPJS Kesehatan kurang memadai. Hal ini lantaran kantor tersebut masih bersifat sementara, paska terjadinya kebakaran di kantor BPJS di Jalan Hasanudin Kota Kediri Juli lalu.

"Jika disinggung soal tempat kurang memadai memang iya. Mungkin panas, antrian terkesan membeludak dan lain sebagainya. Namun nanti kalau sudah pindah ke kantor Hasanudin akan lebih kami optimalkan. Namun kami belum bisa memastikan kapan,” pungkasnya.

Setelah berunjuk rasa di depan kantor BPJS, massa aksi kemudian bergerak ke kantor pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jalan Basuki Rahmad Kota Kediri. Mereka menggelar protes dugaan kesewenang-wenangan perusahaan milik negara ini dalam memutus sederetan aliran listrik milik warga.

“Kami mengganggap PLN sewenang-wenang, karena melakukan pemutusan sepihak,” teriak koordinator aksi dengan lantang. Menurut mereka, masyarakat tidak mengetahui tata cara pencurian daya dan disinyalir hanya dilakukan oleh oknum yang dianggap ahli.

Aktivis yang mengatasnamakan masyarakat Kediri ini meminta PLN untuk kembali melakukan pemasangan listrik. “PLN menganggap beberapa rumah (yang diputus) memakai listrik secara ilegal atau mencuri daya dengan catatan pengurangan daya secara akumulatif. Kami yakin masyarakat tidak merusak karena mereka tidak ahli dalam kelistrikan,” pungkasnya.

Terpisah, Catur, selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PLN APJ Kediri mengatakan, dilihat dari KWH meter pemeriksaan ada kerusakan pada segel yang putus. Setelah diukur ada pengurangan daya sehingga ada pengurangan tidak sesuai standar.

“Dengan adanya temuan itu akhirnya PLN melakukan penagihan susulan. Selain ini ada beberapa pertimbangan lainnya,” jawabnya.

Sebagaimana diketahui, informasi yang dihimpun, aksi denda secara sporadis terjadi di sejumlah daerah, dimana PLN memeriksa meteran penduduk. Jika dalam alat deteksi ada temuan kabel bocor maka pelanggan dianggap mencuri daya dan harus mengganti uang denda. [nng/but/beritajatim]

Jum'at, 08 Desember 2017