Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Palu – Kepala Kepolisian Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tidak boleh ada yang mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah mana pun di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk di Minahasa, Sulawesi Utara.

"Tidak boleh. Deklarasi tidak boleh," ujar Tito usai menjadi salah satu pemateri dalam kuliah umum pada Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) XIX di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin 15 Mei 2017.

Menurut Tito, rencana deklarasi kemerdekaan Minahasa – yang muncul di media sosial – dianggap sebagai reaksi spontan para aktivis terhadap ketidakpuasan kepada pemerintah.

Meski demikian, Tito mengatakan, Polri memilih melakukan tindakan persuasif terhadap mereka yang berencana melakukan deklarasi.

"Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana," ujar Tito.

Tito meminta masyarakat Indonesia untuk mengesampingkan hal-hal primordial seperti suku, agama, dan bahasa dalam berbangsa dan bernegara. Tito menyampaikan pergerakan kemerdekaan Indonesia dari Sumpah Pemuda pada 1928 hingga proklamasi pada 1945 sejatinya dilakukan dengan semangat mempersatukan Indonesia yang rakyatnya begitu beragam.

Dengan demikian, rencana melakukan deklarasi kemerdekaan atas dasar kesamaan wilayah dan suku yang dilakukan di Indonesia, tidak sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia.

“Kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita. Konflik tidak boleh terjadi," ujar Tito.

Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian, yakin pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bisa meredam keinginan sejumlah pihak untuk mendeklarasikan “Minahasa Merdeka” di Sulawesi Utara. Rencana deklarasi itu belakangan ini muncul di media sosial dan mulai mendapat sorotan masyarakat.

Menurut Tito, keyakinan itu didasari adanya keinginan besar dari Jokowi-JK untuk menuntaskan misi mensejahterakan rakyat di setiap wilayah Indonesia, termasuk Minahasa, sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 2019.

Tito mengatakan, dengan adanya keinginan itu, kesenjangan kesejahteraan antar-wilayah – yang ditengarai bisa menyebabkan sebuah wilayah ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia – tidak lagi terjadi.

"Kita salah juga kalau menyalahkan pemerintahan saat ini, karena pemerintahan Jokowi baru dua tahun lebih. Tapi, kita bisa melihat perkembangannya sudah luar biasa," kata Tito usai menjadi pembicara dalam Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 15 Mei 2017.

Tito mengatakan, kestabilan politik diperlukan guna mendukung pemerintah mencapai misi itu. Menurut Tito, hal yang bisa dilakukan rakyat adalah menaruh kepercayaan kepada pemerintah serta tidak mengganggu stabilitas politik dengan berencana melakukan deklarasi kemerdekaan dari NKRI.

"Yang kita harus jaga sekarang adalah pemerintahan ini biarkan berjalan. Jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Tidak boleh terjadi transition of power secara inkonstitusional. Harus melalui mekanisme demokrasi," ujar Tito. (viva)

Senin, 15 Mei 2017