Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak masalah dengan gelaran reuni akbar aksi 212 pada Sabtu, (2/12)

Namun, salah satu organisasi bernapaskan Islam terbesar di Indonesia ini meminta reuni ini jangan sampai bermuatan politis, menyeret agama ke dalam politik praktis.

"Reuni, kongres atau apa pun itu  boleh-boleh saja . Apalagi, dengan maksud  meningkatkan ukhuwah Islamiah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan warga bernegara)," ujar Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (10/11).

Robikin mengingatkan politisasi agama bakal mengoyak kohesivitas sosial sehingga merusak persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Robikin, seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, agama mesti bisa menjadi inspirasi dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebagai aspirasi politik.

Kesepakatan para pendiri bangsa atas NKRI sebagai negara bangsa harus dijunjung tinggi. Karena itu, dia tak rela bila massa aksi reuni 212 menyeret persoalan agama ke dalam isu politik.

"Betapa rendah kedudukan agama bila menjadi  aspirasi politik hanya untuk menangguk keuntungan politik elektoral lima tahunan. Apalagi  kalau sampai konversi dengan perolehan suara dalam politik elektoral," ucap Robikin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan izin  Reuni Alumni 212 di Monas pada 2 Desember 2017 mendatang.

"Surat sudah masuk kira-kira seminggu  lalu. Kemudian,  acc (disetujui)," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11).

Dia menyatakan pelaksanaan Reuni Alumni 212 harus sesuai aturan. Regulasi pemakaian Monas baru mengalami revisi. Anies sendiri memastikan perizinan terkait Reuni Alumni 212 sudah sesuai aturan.

"Saya katakan, pastikan sesuai dengan Pergub baru," ujar dia.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, kini dia sudah membentuk untuk meninjau pemakaian monas untuk kegiatan keagamaan maupun kebudayaan.(rej/indopos)

Kamis, 30 November 2017