Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengimbau jajarannya untuk menghindari kerjasama bantuan atau pinjaman dari negara lain dalam membangun proyek infrastruktur. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih mampu untuk membiayai berbagai infrastruktur yang dirancang.

Jakarta - Pemerintah berniat menekan penggunaan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur diharapkan tak lagi menggunakan utang dari asing.

"Saya mengharapkan kalau bisa menghindari pembangunan dengan pinjaman asing. Mari membangun dengan rupiah, bukan dengan mata uang asing," tegas Djoko dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (3/11/2012).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memang mengimbau melalui Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor: SE–592/Seskab/XI/2012 untuk membatasi pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD.

Menurut Djoko, Kementerian PU pada 2013 mendatang memperoleh anggaran Rp 79,55 triliun, lebih tinggi dibanding anggaran pada tahun ini Rp 75,24 triliun. Besarnya anggaran itu membuat Djoko optimistis mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur dalam negeri.

"APBN kita sangat mampu untuk membangun berbagai infrastruktur yang ada. Untuk itu saya mengharapkan kalau bisa menghindari pembangunan dengan pinjaman asing. Mari kita membangun dengan rupiah, bukan dengan mata uang asing," kata Djoko.

Kemudian, Djoko juga mendesak jajarannya segera menggelar proses pelelangan proyek-proyek yang dibiayai dengan anggaran 2013 tersebut sehingga penyerapan anggaran lancar. Ia mengingatkan jajaran Kementerian PU agar tidak bekerja sama dengan asing karena pembangunan infrastruktur dengan biaya negara lain sering bermasalah.

Djoko mencontohkan, kerjasama pembangunan proyek infrastruktur jalan dengan China yang telah ditandatangani dirinya. Tanda tangan kontrak kerja dilakukan untuk kurun waktu satu tahun, tender pun sudah dilakukan sejak 2011. Tapi, hingga saat ini proyek tidak berjalan, karena belum ada persetujuan prinsip dari pemberi pinjaman.

"Proyek tersebut sudah masuk DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), tetapi mandek. Bantuan asing banyak merepotkan dan bisa membuat pembangunan tidak berjalan," kata Djoko.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrrahman Ruki yakin Indonesia bisa terbebas dari utang. Caranya dengan melakukan 3 hal, yaitu meningkatkan penerimaan negara, mengefisienkan belanja negara dan stop korupsi.

Demikian disampaikan Ruki, saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

"Tidak punya utang lebih baik, hidup lebih tenang. Kita bisa membayar utang kita. Pertama, intensifkan penerimaan negara pajak dan non pajak. Kedua, efisiensikan penggunaan anggaran, dan ketiga, berhentilah korup," tegasnya.

Ruki menyampaikan meskipun postur anggaran negara masih pada level aman, tetapi pembiayaan defisit masih ditutup dengan utang.

"Defisit tahun ini Rp 84,40 triliun, pembiayaan Rp 130 triliun, silpa (sisa lebih pembiayaan) Rp 45 triliun. It's okelah, tapi surplus defisit ini dari mana Pak Agus (Menkeu)? utang lagi kan? sudah saatnya kita mengecilkan utang," ungkapnya.

Ruki menyatakan BPK mencatat utang negara kini telah mencapai Rp 1.800 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai APBN tahun ini.

"Dari perhitungan BPK, utang kita sudah mencapai Rp 1800 triliun, dibandingkan APBN cuma Rp 1300 triliun. Ini sudah lebih Rp 500 triliun. Walaupaun saya tahu kita tidak bisa face to face antara APBN dan utang, utang ini akumulasi, kalau APBN, tahun per tahun," pungkasnya. (detikfinance)