Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Presiden memaparkan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 dan Nota Keuangan Negara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.

Menurut SBY, dalam RAPBN 2013 itu, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun.

Sedangkan, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun.

"Jumlah ini, merupakan kenaikan 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012," kata SBY saat berpidato. Menurut SBY, dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.507,7 triliun itu, sekitar Rp1.178,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

"Naik 16 persen dari target APBN-P 2012," katanya. Dengan peningkatan yang cukup besar itu, penerimaan perpajakan akan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan negara.

Sementara itu, tambah SBY, anggaran belanja negara pada 2013 direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun atau naik 7,1 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2012.

"Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2013 kita upayakan untuk mengendalikan defisit anggaran menjadi Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB, turun dari defisit APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB," papar dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bersyukur pemerintah masih bisa memenuhi amanat konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

"Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan," kata SBY saat berpidato di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.

Menurut SBY, pada tahun 2011 lalu, anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun.  Sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi Rp310,8 triliun. "Dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen," katanya.

SBY mengatakan, anggaran pendidikan yang makin besar itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kualitas pendidikan harus dinaikkan. Selain itu, pendidikan juga harus diratakan.

Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, pemerintah tetap memprioritaskan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan  SMP/MTs/Salafiyah Wustha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pada 2013 akan ada tujuh kementerian yang mendapat jatah anggaran di atas Rp20 triliun. Dari tujuh kementerian itu, Kementerian Pertahanan menadapat jatah paling banyak.

"Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,7 triliun," kata SBY saat berpidato dii Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Oktober 2012.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat Rp66 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp43,4 triliun.

Sementara itu, Kementerian Agama akan mendapat jatah Rp41,7 triliun. Kementerian Perhubungan memperoleh Rp31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp31,2 triliun.

Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim.

Pemerintah kembali merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri sebesar rata-rata 7 persen pada 2013. Besaran penyesuaian itu mengacu pada tingkat inflasi.

"Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.

Melalui kebijakan itu, menurut SBY, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp241,1 triliun. Jumlah itu meningkat Rp28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.

Presiden menambahkan, untuk menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada kementerian negara/lembaga, dan peningkatan alokasi belanja pegawai itu, pemerintah juga merencanakan untuk anggaran remunerasi.

"Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13. Pemberian gaji dan pensiun itu akan dibayarkan pada tahun ajaran baru," ujarnya.

SBY mengingatkan, penyesuaian gaji PNS, TNI dan Polri serta pensiunan itu terkait dengan salah satu program prioritas nasional, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari kelanjutan reformasi birokrasi, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan. (viva)