Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

"Jangan coba-coba mereduksi makna Al Quran yang sudah beredar dengan diberi embel-embel Al Quran hasil korupsi. Ini masalah sensitif. Al Quran yang sudah beredar tidak masalah. Jadi problemnya bukan di Al Quran," kata Ketua DPP Bidang Komunikasi PPP Arwani Thomafi, Selasa (3/7/2012) di Jakarta.

Jakarta - Semua pihak diminta tidak memberi label kitab suci Al Quran dari Kementerian Agama yang sudah beredar di masyarakat dengan menyebut hasil korupsi. Al Quran yang sudah beredar dinilai tidak bermasalah.

Arwani mengatakan, anggaran pengadaan Al Quran itu berasal dari APBN, bukan hasil korupsi. Menurut dia, tidak perlu ada gerakan menarik atau mengembalikan Al Quran yang sudah beredar. "Itu sama saja menganggap Al Quran itu dicetak dari hasil korupsi. Problemnya adalah oknum yang diduga terlibat praktik korupsi dalam pencetakan Al Quran yang menggunakan APBN," kata Arwani.

Seperti diberitakan, seluruh politisi di Komisi VIII DPR mendapat jatah masing-masing 504 buku Al Quran untuk dibagikan ke konstituen yang membutuhkan. Ada politisi yang mengaku belum menerima, ada yang mengaku sudah membagikan, ada yang mengaku masih menyimpan Al Quran itu.

Pengadaan kitab suci itu disorot setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan korupsi dalam penganggaran proyek pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2011 dan 2012. Dua orang ditetapkan tersangka, yakni politisi Partai Golkar ZD dan anaknya, DP.

ZD juga disangka korupsi pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011. Nilai suap dalam ketiga proyek itu disebut mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Seluruh politikus di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menerima masing-masing sebanyak 504 kitab suci Al Quran dari Kementerian Agama untuk disalurkan ke konstituen yang membutuhkan.

Hal itu dikatakan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Maschan Musa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Ali mengatakan, 504 Al Quran itu dimasukkan ke dalam 18 dus yang masing-masing berisi 28 kitab. Pengadaan Al Quran itu diadakan Kemenag tiap tahun. Namun, kata dia, Kemenag hanya memberi ke Komisi VIII ketika tahun anggaran 2011.

"Saya belum bagikan (ke konstituen). Saya ambil Al Quran itu baru kemarin, masih utuh," kata Ali.

Anggota Komisi VIII, Inggrid Kansil, menilai tidak masalah pembagian Al Quran itu kepada Komisi VIII. Menurut dia, Al Quran itu akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan, di antaranya majelis taklim dan organisasi masyarakat keagamaan.

"Itu semua diarahkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami, kan, anggota Dewan yang mewakili masyarakat. Itu bukan hal yang istimewa," kata dia.

Inggrid mengaku tak tahu perihal biaya pengadaan hingga harga per kitab. "Akan tetapi, secara global itu anggarannya untuk tahun 2012 Rp 50 miliar sekian. Jadi kita tunggu saja hasil dari KPK temuannya seperti apa," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya dugaan korupsi dalam penganggaran pengadaan Al Quran di Kemenag. Dua orang terlah ditetapkan sebagai tersangka, yakni politikus Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, dan anaknya, Dendy Prasetya.

Zulkarnaen diduga korupsi dalam penganggaran tiga proyek di Kemenag, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011. (kompas)