Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Lima tim sukses pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Alasannya,kelima tim sukses meyakini adanya DPT ganda dari jumlah 6.982.179 pemilih yang ditetapkan KPU DKI.

"Kami tetap menolak untuk penetapan DPT yang digunakan untuk Pilgub. Alasan kami diuraikan dalam lembar keberatan ini salah satunya pertama DPT yang kami terima dari KPU nyata-nyata masih banyak terdapat kejanggalan," kata Deny Iskandar, anggota Timses Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Hotel Lumire, Jakpus, Sabtu (2/6/2012) malam.

Timses Jokowi-Ahok mempermasalahkan adanya temuan pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama yang sama. Menurut Deny, DPT ganda ini terdapat di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.

"(Penyimpangan DPT) ini dilakukan secara masif serta terencana, oleh karena itu tidak pernah ditemukan KPU soal masalah ini karena sudah terencana. Demi warga Jakarta kami menolak segala keputusan tentang penetapan DPT dalam rapat pleno hari ini," jelas Deny.

Sementara itu anggota Timses pasangan nomor urut 6 Alex Noerdin-Nono Sampono, Fatah Ramli mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat penolakan penetapan DPT pada 28 Mei 2012.

"ini cara sistemik untuk memaksakan kehendak, apa yang dikatakan oleh pasangan nomor 3 (Jokowi-Ahok) benar adanya, karena DPT bukan DPS. Sepanjang fair kita akan teruskan, tapi jika tidak kita berhenti hingga bisa fair," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Rois Hadayana, anggota Timses pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik Rachbini. Kubu HNW berharap KPU melakukan pengecekan ulang agar DPT ganda dapat dihapus.

"Kami menyatakan tidak dapat menerima terhadap apa yang akan ditetapkan oleh KPU," kata Rois

Hanya Timses pasangan nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang sama sekali tidak menyatakan keberatan atas penetapan DPT untuk pemilihan tanggal 11 Juli 2012.

"Kami serahkan kepada KPU, sepanjang sesuai dengan koridor hukum dan KPU siap maka kami siap, tanpa menyatakan menolak atau menerima karena ini ada mekanismenya sendiri," ujar Dasril Afandi.

Atas penolakan ini, komisioner KPU dan Panwaslu kini tengah berembug untuk memutuskan kelanjutan dari proses DPT. Namun Ketua KPU DKI Dahlia Umar sebelumnya menegaskan, protes dari timses hanya akan jadi catatan dalam berita acara.

"Rapat pleno ini fungsinya adalah untuk masukan. Jadi keberatan dan catatan kita sediakan dan akan menjadi lampiran dalam berita acara ini," ujar Dahlia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tetap melanjutkan tahapan Pilkada meski penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ditolak tim sukses lima pasangan calon.

"Itu hanya masukan. Masukan itu bahkan bisa diterima atau ditolak sama halnya seperti mereka bisa memperlihatkan sikap terhadap hasil kita. Kalau KPU kan bekerja sesuai dengan UU," ujar Ketua KPU DKI, Dahlia Umar dalam rapat pleno penetapan DPT di Hotel Lumire, Senen, Jakarta, Sabtu (2/6/2012) malam.

Sebelumnya Timses Jokowi-Ahok dan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini mempermasalahkan adanya temuan pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama yang sama. Mereka juga mempermasalahkan penghapusan DPT di lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit

"Masukan mereka sudah diterima pada waktu skors," kata Dahlia menjawab protes timses pasangan calon.

Karena kisruh DPT ini, Timses Jokowi berencana mengajukan gugatan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Kami akan mendaftar ke panitera pengadilan karena telah melakukan penyesatan terkait data pemilih," ujar anggota Timses Jokowi, Denny Iskandar.

Namun dia menegaskan pasangan calonnya akan tetap mengikuti tahapan Pilkada lanjutan seperti kampanye pada 24 Juni-7 Juli 2012 mendatang. "Jokowwi terus berlanjut, saya yakin menang," pungkasnya. (detikNews)