Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta:- Manuver dan kiprah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Ishkan menggelisahkan sebagian politisi, terutama untuk persaingan di Pemilihan Umum 2014. Dahlan yang banyak mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat dianggap sebagai saingan potensial dalam pemilu tersebut.

Ramadhan Pohan:

“Dahlan Ishkan dianggap saingan atau rival 2014, entah sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, Minggu 15 April 2012.

Ia menyatakan, ada beberapa politisi yang merasa tidak nyaman dengan Dahlan. Rasa tidak nyaman ini muncul, menurut dia, karena kiprah Dahlan selalu membuat heboh di kalangan masyarakat kelas menengah. Masyarakat dinilai memberikan respon positif kepada mantan Direktur Utama PLN ini. “Simpati dan dukungan publik tinggi padanya,” kata Ramadhan.

Ia menyebut salah satu aksi Dahlan yang cukup menyita perhatian publik adalah insiden macet di pintu toll Semanggi. Ia memaparkan, masyarakat menilai Dahlan sebagai sosok yang memiliki gaya hidup sebagai pekerja, jauh dari gaya birokrat, dan sangat berkarakter populis. “Ini justru menggelisahkan bagi sebagian politisi,” katanya.

Terkait dengan interpelasi yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ramadhan menyatakan, ada indikasi upaya sistematis untuk menghentikan kiprah Dahlan. Ia juga menyatakan, DPR silakan saja menyampaikan interpelasi. Akan tetapi, bila argumentasinya lemah maka interpelasi hanya tinggal sensasi. ”Kali ini ada upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter,” kata Ramadhan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Dahlan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical menyampaikan, anggota Golkar adalah yang mengusung interpelasi ini.

Sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri tersebut. Permasalahannya adalah Dahlan mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Partai Golkar ternyata tidak khawatir dengan meningkatnya popularitas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menjelang Pemilihan Umum 2014. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Muhidin Mohamad Said mengatakan pengajuan hak interpelasi oleh sejumlah anggota Fraksi Golkar murni didasarkan tugas mengawasi kebijakan pemerintah.

"Bukan karena senang dan tidak senang. Kami mengajukan semata-mata karena ada mekanisme yang tidak berjalan dan dilakukan pejabat publik," ujar Muhidin saat dihubungi, Senin, 16 April 2012.

Menurut Muhidin, kebijakan yang dilakukan Dahlan dengan penunjukan langsung beberapa direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi merugikan negara. Selain menabrak Undang-Undang Perseroan Terbatas dan UU BUMN, penunjukan langsung juga berpotensi menimbulkan konflik di internal BUMN. "Akan muncul sentimen suka dan tidak suka dalam manajemen sehingga menurunkan kinerja BUMN," ujarnya.

Sebagai pejabat publik, kata Muhidin, Dahlan harus menuruti mekanisme dan aturan yang ada. Dalam menunjuk direksi, harus ada tahapan dan mekanisme internal yang dilalui. "Tidak bisa main tunjuk karena itu bukan milik pribadi." Jabatan Menteri BUMN pun, kata Muhidin, harus digunakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hingga berakhirnya masa sidang pertama pada 2012, Kamis pekan lalu, rencana interpelasi untuk Dahlan sudah diusung 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian besar, 22 orang berasal dari Fraksi Golkar. Muhidin termasuk salah satu yang ikut menandatangani.

Menurut Muhidin, pengajuan interpelasi sejumlah politikus Golkar ini sudah diketahui fraksi bahkan ketua umum partai. Namun tidak ada instruksi resmi dari fraksi. Ia membantah kebijakan Dahlan ini menghalangi beberapa orang dekat Partai Golkar untuk maju sebagai direksi di BUMN. "Ini bukan karena Golkar atau tidak, kami ajukan interpelasi justru karena kami sayang Pak Dahlan.”

Golkar, kata Muhidin, berharap pencapaian positif yang sudah dilakukan Dahlan tidak rusak karena pola kepemimpinan yang semena-mena. Dia berharap interpelasi yang diajukan akan membuat kebijakan yang dibuat Dahlan lebih tepat dan sesuai mekanisme.

Pengajuan interpelasi DPR bermula dari keluarnya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada beberapa direksi perusahaan pelat merah. Lewat keputusan ini, direksi dan komisaris BUMN bisa mengambil keputusan dengan cepat. (tempo)