Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Beberapa tokoh nasional berkumpul di Kediri, Jawa Timur, Rabu, 22 Februari 2012 di sela-sela acara Halaqoh Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan.

Mereka berkumpul untuk merumuskan kriteria pemimpin nasional 2014 dan melancarkan kritik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu tokoh yang hadir, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terang-terangan mengkritik pemerintahan saat ini. "Kepemimpinan saat ini tidak bisa mewujudkan keadilan," kata Jusuf Kalla dalam paparannya di Hotel Bukit Daun Kediri, Rabu, 22 Februari 2012.

Keberhasilan pembangunan yang diwujudkan dalam peningkatan kemakmuran, kata JK, tidak akan berarti tanpa keadilan. Itulah kegagalan pemerintah yang harus diselesaikan oleh pemimpin yang akan datang.

Kegagalan lain pemerintah adalah menumbuhkan semangat nasional. JK melihat saat ini tak ada semangat untuk bangkit di semua lini kehidupan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan impor kebutuhan pokok seperti beras.

"Saat saya memimpin, tak ada impor beras," kata mantan Wakil Presiden RI itu.

Dia menilai kegagalan bidang pertanian ini karena pejabat di Dinas Pertanian lebih bekerja secara administratif. JK mengaku pernah marah dan akan menjual kantor Dirjen Pertanian karena masih impor beras. Dan setelah diancam, produksi padi langsung meningkat. Namun, saat ini semangat itu kembali kendur.

Tokoh perempuan Khofifah Indar Parawansa memiliki penilaian senada. Menurut dia,  pemerintahan SBY justru membawa kemunduran pada perbaikan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, dengan nilai APBN yang besar saat ini, tak ada satupun proyek besar yang diresmikan presiden yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

"Paling-paling meresmikan mukernas atau kongres partai," sindir Khofifah.

Khofifah juga membandingkan SBY dengan Gus Dur dan Megawati yang mampu berbuat banyak dengan APBN terbatas. Nilai APBN saat ini sebesar Rp 1.425 triliun, jauh di atas APBN era Gus Dur yang hanya Rp 375 triliun dan Megawati sebesar Rp 485 triliun.