Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Universitas Indonesia diduga telah merugikan negara Rp 45 miliar.

Kerugian ini disebabkan oleh kacaunya manajemen di universitas ini.

"Kerugian ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan," kata anggota BPK, Rizal Djalil, usai menyerahkan laporan hasil audit ke Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di gedung MPR/DPR, Kamis, 19 Januari 2012.

Ada dua proyek di UI yang dinilai bermasalah. Pertama, soal bekas asrama Pegangsaan Timur di Cikini seluas 23.583 meter persegi. UI, kata Rizal, bekerja sama dengan perusahaan swasta tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan. Kerja sama ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 miliar. Kerja sama ini juga dilakukan tanpa sepengetahuan Majelis Wali Amanah.

Proyek kedua yang diaudit BPK adalah pembangunan Rumah Sakit Pendidikan. BPK menilai UI tidak cermat mengelola utang dan menandatangi kontrak dengan JICA. Akibatnya BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar sebagai denda komitmen.

Rizal menyatakan pihaknya tak hanya mengaudit UI, tapi juga seluruh universitas di Indonesia. Audit ini dilakukan karena universitas mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Dari hasil audit terhadap universitas ini, BPK menemukan hampir semua pengelolaan keuangan bermasalah. Universitas mengelola dana ratusan miliar yang diambil dari masyarakat. “KPK harus segera menindaklanjuti dugaan kerugian negara ini,” kata Rizal.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, berjanji membawa persoalan ini ke rapat pimpinan. Dia minta semua lembaga yang mengelola dana publik bisa memakainya dengan akuntabel. "Jangan main-main dengan anggaran negara," kata Taufik. Dia berjanji meneruskan permasalahan ini ke penegak hukum. (tempo.co)