Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Nasir Djamil meminta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto menarik aparat TNI dan Polri yang selama ini bertugas menjaga berbagai perusahaan.

Menurut Nasir, konflik seperti di Mesuji dan Papua tak lepas dari peran aparat keamanan yang tidak bersikap profesional.

"Kami meminta Menkopolkam untuk mempertimbangkan agar aparat TNI dan Polri yang menjaga perusahaan-perusahaan itu ditarik," ujarnya, Selasa, 20 Desember 2011.

Sebelumnya, sejumlah aparat TNI dan Polri diduga ikut terlibat dalam konflik perkebunan di daerah Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka diduga melakukan penembakan kepada masyarakat ketika terjadi bentrokan dengan perusahaan perkebunan di dua wilayah ini.

Keterlibatan aparat ini terlihat dari video rekaman warga yang pekan lalu mengadukan nasibnya kepada Komisi Hukum DPR. Mereka menyatakan sekitar 30 warga yang meninggal dunia dalam konflik sejak 2009-2011 ini. Konflik di dua daerah ini sendiri disebutkan karena pencaplokan tanah adat oleh tiga perusahaan perkebunan Kelapa Sawit : PT Silva Inhutani, PT Barat Selatan Makmur Investindo, serta PT Sumber Wangi Alam.

Nasir mengatakan, berdasarkan penelusuran tim pencari fakta Komisi III, mereka memang menemukan adanya korban yang meninggal dari peristiwa bentrokan ini. Namun, "jumlahnya tidak seperti yang dilaporkan kepada kami. Jumlahnya sekitar tujuh orang," ujarnya. Selain korban jiwa, Nasir mengatakan, tim memang menemukan beberapa korban lainnya yang mengalami luka dan cacat. "Ada yang bekas cacat terkena tembakan," ujarnya.

Ia mengatakan, Komisi III sendiri tidak memfokuskan penelusuran pada dugaan pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam kasus ini. Namun, ia meminta kepada Menkopolkam agar memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ada lagi aparat yang ditugaskan menjaga perusahaan-perusahaan besar. "Ini kan kesannya aparat seperti jadi centeng mereka yang dihadapkan dengan masyarakat," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan, soal dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dalam kasus ini, Komisi III menyerahkan sepenuhnya kepada prosedur hukum. "Itu harus dibuktikan dulu dalam pengadilan," ujarnya. (tempo.co)