Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) Papua, Dorus Wakum meminta pemerintah Indonesia tegas dalam menangani perdamaian di Papua.

Bila permintaan tersebut tak kunjung tiba, Dorus Wakum menyebut akan ada perlawanan rakyat Papua pada hari Kemerdekaan Papua, 1 Desember mendatang.

"Lihat saja nanti tanggal 1 Desember 2011, kami akan benar-benar melakukan perlawanan," ungkap Dorus di Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Ia mengatakan, masyarakat Papua pun sudah bersiap diri meminta suaka politik kepada negara asing. Sedikitnya, empat negera siap menampung dan membawa Papua merdeka.

"Sudah ada 4 negara maju yang telah menyatakan siap mendukung secara resmi kepada kami (Papua) menjadi bangsa merdeka. Jadi lihat saja tanggal 1 Desember 2011," ujarnya seraya enggan menyebut, empat negara yang menjadi penyokong Papua Merdeka. Dorus hanya menyebut empat negara penyokong Papua merdeka dengan inisial B dan I. Kedua negara ini berada di Eropa. Sementara dua sisanya berasal dari benua Australia.

1 Desember 2011 mendatang menjadi tanggal peringatan ulang tahun Papua Merdeka oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terkait hal tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Untuk menghadapi 1 Desember, BIN berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar tanggal itu tidak berimplikasi buruk," ujar Kepala BIN, Marciano Norman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

BIN, kata Marciano juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak terprovokasi atas keinginan sekolompok kecil orang yang menuntut Papua Merdeka.

"Kita mengimbau mereka tidak melakukan hal-hal yang betul-betul ingin mengikuti sekelompok orang saja, banyak hal yang harus diperbaiki benar," jelasnya.

Marciano juga mengajak semua elemen serta masyarakat Papua agar bersama-sama membangun Papua serta mengontrol anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan percepatan Papua.

"Kita mengajak mereka membangun Papua, mari bersama-sama berjalan sesuai rencana, mengontrol pembanguan sesuai peruntukannya, kalau tidak mengkritisi anggaran yang diberikan untuk Papua besar, mari kita kontrol," pungkasnya. (Tribunnews)