Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Nusa Dua - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan NKRI di bumi Papua. Hal itu disampaikan oleh Presiden Barack Obama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan bilateral AS-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat 18 November 2011.

Juru bicara kepresidenan, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa pembicaraan soal Papua disampaikan AS dalam konteks keutuhan wilayah Indonesia. "Keutuhan wilayah Indonesia adalah pemahaman AS soal NKRI. Tidak kurang, tidak lebih," kata Faizasyah.

Dalam pertemuan tersebut, AS menyampaikan bahwa mereka percaya Indonesia dapat mengatasi masalah keamanan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Mereka juga menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum para pelanggar HAM kepada pemerintah Indonesia.

"Apabila ada aparat tidak sejalan dengan norma HAM, AS menyerahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukum yang berlaku," kata Faizasyah.

Permasalahan mempertahankan kedaulatan di Papua dan pelanggaran HAM oleh aparat telah menjadi sorotan berbagai lembaga HAM dunia. Kasus-kasus pelanggaran HAM, beberapa kasus malah sempat terekam video, dijadikan bukti tindak kekerasan aparat terhadap anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam sebuah dokumen yang bocor di media Australia dikatakan bahwa intelijen Kopassus melakukan mata-mata kepada para tokoh yang diduga separatis. Kekerasan terbaru di Papua adalah pembubaran kongres Papua oleh TNI. Tiga orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Pemerintah Indonesia berjanji untuk mencari tahu siapa duri dalam daging yang merusak citra Indonesia di mata dunia. SBY, kata Faizasyah, menyampaikan kepada Obama bahwa pemerintahannya telah sejak dulu bertekad menindak para pelaku kekerasan.

"Digarisbawahi oleh SBY, enam bulan pertama sejak beliau menjabat sebagai presiden, secara tegas menginstruksikan aparat di lapangan untuk memperhatikan HAM. Tidak ada impunitas bagi pelanggar HAM," tegas Faizasyah.

Kehadiran 2.500 pasukan Amerika Serikat di Darwin, Australia, dikhawatirkan akan membuka celah militer asing masuk ke wilayah Indonesia. Terlebih lagi, persaingan AS dan China di Laut China Selatan akan membuka konflik di kawasan Asia Tenggara.

Namun, menurut juru bicara kepresidenan, Teuku Faizasyah, kedaulatan Indonesia tidak akan terganggu dengan AS di Australia. Hal ini terutama karena adanya perjanjian komprehensif antara Indonesia, AS, dan Australia tentang menjaga hubungan baik.

"Misalnya pada Lombok Treaty. Ada rujukan yang memastikan wilayah nasional Australia tidak akan digunakan untuk aktivitas yang mengancam kedaulatan Indonesia," jelas Faizasyah usai pertemuan bilateral antara AS dan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat 18 November 2011.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Barack Obama menyampaikan maksud pengiriman tentara mereka ke Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Obama mengatakan, pengiriman tentara AS ke Australia dapat memiliki arti yang luas, salah satunya adalah pengembangan pelatihan-pelatihan militer bersama.

"Kita tidak merespons, hanya mendengarkan," kata Faizasyah saat ditanya apakah Indonesia mengomentari pernyataan Obama.

Kekhawatiran akan adanya konflik antara AS dan China di kawasan Laut China Selatan, ditepis oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Dia mengatakan bahwa kedua negara besar itu tidak akan macam-macam karena mereka mengakui sentralitas ASEAN.

"AS dan China mengakui dan mendukung bahwasanya ASEAN memiliki peran yang sentral di kawasan," kata Natalegawa sebelum menghadiri gala dinner dengan para kepala negara ASEAN dan mitra wicara.

Natalegawa sebelumnya pada Selasa lalu mengatakan ASEAN memiliki skenario pendekatan yang lebih jelas, terkait masalah sengketa Laut China Selatan. ASEAN menggunakan jalur diplomasi, salah satunya menyepakati Declaration of Conduct (DoC) yang merupakan itikad baik negara-negara ASEAN dan China dalam menyelesaikan sengketa.

ASEAN, Natalegawa melanjutkan, tidak akan membiarkan kawasan Asia Tenggara dijadikan ajang persaingan negara-negara besar. "Kita tidak akan membiarkan Asia Tenggara, oleh siapa pun, menjadi ajang persaingan negara-negara yang menganggap dirinya besar," tuturnya. (art)(VIVAnews)