Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Empat pimpinan baru KPK sudah terpilih dalam voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR. Untuk menghindari conflict of interest, para pimpinan KPK sebaiknya membatasi hubungan dengan partai politik.

"Mereka mulai hari ini harus membatasi komunikasi hubungan dengan aktor politik ya, mau tidak mau mereka harus mengisolasi diri dengan parpol. Hal itu untuk mengindari conflict of interest," ujar ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, Sabtu (3/12/2011).

Oce mengatakan pembatasan hubungan dengan parpol bukan hanya akan untuk mengindari conflict of interest, tapi juga fokus kerja KPK yang sedang mengusut kasus-kasus korupsi yang terkait anggota parpol.

"Bukan hanya parpol saja, tapi juga dengan anggota DPR, pelaku usaha, bahkan dengan pihak-pihak eksekutif (presiden dan menterinya). Jika tidak ada urusan kerja, sebaiknya dibatasi," jelasnya.

Oce juga mengusulkan agar pimpinan KPK bisa mengambi alih kasus korupsi di kepolisian dan kejagung yang hingga saat ini masih mandeg.

"Menurut saya perlu pengambilalihan kasus korupsi yang mandeg di kepolisian dan kejaksaan. Ada beberapa kasus kepala daerah di Kejagung, bahkan ada di SP3, ini dikhawatirkan akan menjalar ke kasus lain," tegasnya.

Buronan kasus suap pemilihan deputi gubernur senior BI, Nunun Nurbaetie akan ketir-ketir. Ketua KPK terpilih Abraham Samad bertekad akan menangkap istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu.

"Semua yang lari kita tangkap termasuk Nunun," ujar Abraham, Sabtu (3/12/2011).

Menurut Abraham, buron BLBI juga akan dia tangkap. Termasuk buronan Djoko Tjandra.

"Tidak ada urusan (untuk menangkap) semua," kata doktor hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini.

Abraham menambahkan, tidak adil jika hanya menangkap buronan tertentu. "Akan tidak adil jika yang lain tidak ditangkap," ucap Abraham.

Abraham menang melalui voting anggota Komisi III DPR, Jumat (2/12) kemarin. Abraham menang dengan suara 43. (detikNews)