Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Madiun - Enam daerah di Provinsi Jawa Timur, tercatat mendukung dan menjadi pelopor dari rencana pemerintah provinsi setempat untuk menutup semua tempat prostitusi atau lokalisasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menghadiri Muscab II DPC Partai Demokrat Kota Madiun di Asrama Haji setempat, Senin.

"Enam daerah tersebut di antaranya adalah Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, dan Surabaya. Pemerintah daerahnya telah berkomitmen dengan saya untuk menutup lokalisasi di wilayah setempat. Tentunya dengan sejumlah langkah penanganan, sebab saya tidak setuju jika lokalisasi ditutup tanpa solusi," ujar Soekarwo kepada wartawan.

Menurut Gubernur, kegiatan ini sudah berjalan secara bertahap dengan melibatkan kaum ulama dan para tokoh agama. Hasilnya memang tidak bisa instan karena hal ini merupakan masalah sosial.

Ia menjelaskan, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan saat berbicara penutupan lokalisasi. Yakni, masalah spiritual, ekonomi, dan kultur.

Masalah spiritual berkaitan dengan moral dan kaum ulama, masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup setelah tidak menjadi PSK, dan masalah kultur berkaitan dengan budaya mucikari di lingkungan setempat.

"Seperti di Lokalisasi Bangunsari Surabaya, jumlah PSK-nya telah jauh berkurang. Dari sekitar 2.700 hingga saat ini menjadi 170-an. Sulitnya menutup tempat ini karena RT dan RW-nya terlibat menjadi mucikari. Hal ini yang disebut kultur, diperlukan pendekatan manusiawi untuk mengatasinya," terang Pakde, sapaan akrabnya.

Pakde menegaskan hal utama yang dilakukan dalam pendekatan manusiawi tersebut adalah membenahi secara moral. Sebab, ia berprinsip, jika kesadaran masing-masing penghuni lokalisasi secara etika dan moral telah pulih, maka akan mudah untuk mengajak yang bersangkutan meninggalkan hal-hal prostitusi.

Pihaknya juga akan memberikan pelatihan dan modal, agar masing-masing bersangkutan memiliki ketrampilan dan bisa bekerja secara normal dan tidak kembali menjadi PSK.

"Masing-masing PSK nantinya akan diberi modal minimal Rp3 juta, tergantung dari usaha yang ingin digeluti. Uang tersebut sebagai modal usaha dan tentu saja akan ada pengawasan untuk pelaksanaannya," kata dia.

Gubernur menambahkan, semua modal dan kegiatan tersebut akan didanai oleh provinsi. Pemerintah daerah hanya tinggal menyiapkan sumber daya manusianya saja.

Pemerintah Provinsi Jatim berencana menutup semua tempat prostitusi di wilayahnya karena dinilai sangat merusak moral masyarakat. Pihaknya berkomitmen menyejahterakan masyarakat Jatim yang berlandaskan moral serta tidak menerima segala bentuk prostitusi di Jatim. (ant)