Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Konflik massa dan aparat keamanan di wilayah pertambangan kerap terjadi, salah satunya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut perlu dicarikan jalan keluar. Komnas HAM menilai, pengamanan aparat di wilayah tambang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Bentrok di Bima

"Makanya kita meminta presiden mengevaluasi penanganan pengamanan di wilayah konflik sumber daya alam," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh kepada Tribunnews.com lewat sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Selain itu, Ridha melanjutkan, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim atau panitia penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Sejauh ini tidak diperhatikan, maka konflik akan terus timbul.

Ridha mengaku, jatuhnya korban karena sengketa ijin pertambangan di Bima pagi tadi, sangat disesalkan Komnas HAM. Pasalnya, Komnas HAM sudah memeringati jauh-jauh hari untuk mencegah aksi tak tidak diinginkan terjadi, seperti bentrok.

Peringatan itu berupa rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Bima yang intinya, memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Selain, menghentikan kegiatan pertambangan, sambil kondisi stabil.

"Sedang rekomendasi kepada Kapolda adalah diminta menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat guna mencegah konflik," terang Ridha. Tapi, katanya, tidak ada respon. "Yang ada responnya berantem," sesalnya

Pihak kepolisian membantah membubarkan massa yang melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Ferry Sape dengan peluru tajam.

"Kita dalam rangka menghadapi massa anarkis pendekatan persuasif kita imbau, kalau ada perlawanan kita pakai peluru hampa, ya pakai peluru hampa,"ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol, Saud Usman Nasution saat wawancara dengan TV One, Sabtu (24/12/2011).

Menurut Saud, ada dua korban yang tewas dalam bentrokan berdarah tersebut. Dua yang meninggal dunia itu dikabarkan mengalami luka terbuka akibat benda tumpul.

"Mengecek luka tembak ke tubuh korban, hanya otopsi luar tidak ada otopsi dalam. Luka terbuka benda tumpul,"jelasnya.

Lebih jauh Saud menambahkan, dibubarkannya massa demonstran dilakukan karena sudah menganggu kepentingan umum dengan menduduki pelabuhan penyeberangan Ferry,di daerah Sape. Terlebih lagi saat ini sedang ramai jelang peringatan Natal dan Tahun Baru.

"Itu kepentingan publik, tapi kenyataannya memakai perempuan dan anak sebagai tameng, sehingga korban adalah anak-anak, semua pengunjuk rasa diangkut ke Polres banyak perlawanan, kemudian diserahkan tindakan tegas sesuai Protap 01. Tiga orang provokator HS, alias KO, SY mengamankan pengunjuk rasa 37, 25 laki-laki, 6 anak, 5 wanita dewasa,"jelas Saud.

Polisi kata Saud juga menyita 10 buah parang, sabit, tombak, bom molotov, botol berisi bensin. (Tribunnews)