Menurut Sutarman, tim khusus kasus ini sudah dibentuk Markas Besar Polri. Tim akan mencari tahu kebenaran informasi yang disampaikan warga dan petani ke Komisi III pagi tadi.
Dalam laporan warga pagi tadi ke Komisi III DPR, disebutkan pula ada orang berseragam polisi yang turut dalam pembantaian warga yang menewaskan 30 orang. "Ya kami ini bagian yang dituding terus," kata Sutarman yang juga mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Polri berjanji akan mengusut tuntas kasus ini, sekalipun bila terbukti ada keterlibatan anggota. Polri tidak akan pilih kasih atau pandang bulu dalam mengungkap kasus yang terekam dalam video pembantaian keji itu.
"Akan kami luruskan dulu. Jangan bicara dari sisi kepentingan tertentu, tpai berdasarkan fakta," ujar Sutarman.
Dugaan pembantaian massal petani ini terkuak saat para petani mendatangi Komisi III Bidang Hukum DPR pagi tadi. Para petani yang didampingi Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi membawa bukti rekaman video pembantaian 30 petani di Tulang Bawang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Lampung.
Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria.
Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu diduga menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
PT Silva Inhutani sendiri tidak mengetahui adanya peristiwa keji itu. Perusahaan membantah ada peristiwa pembantian massal petani di lokasi perusahaannya.
"Indonesia itu negara hukum, bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani, Rabu 14 Desember 2011. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung. (VIVAnews)