Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta:- Peneliti bidang korupsi politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan mobil Kiat Esemka bisa dijadikan kendaraan dinas dan akan memberi banyak manfaat.

Dia membandingkan Kiat Esemka, yang dibanderol Rp 95 juta, dengan Toyota Crown, yang saat ini menjadi mobil menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Setiap unit Toyota Crown dijual seharga Rp 800-an juta.

"Coba dikalikan dengan 34 menteri yang ada, bisa berapa anggaran dihemat negara?" kata dia, Rabu 4 Januari 2012.

Pernyataan Abdullah itu disampaikan menanggapi langkah Wali Kota Surakarta Joko Widodo yang siap menggunakan Kiat Esemka untuk menggantikan mobil dinas Toyota Camry yang sudah ia gunakan sejak 2005. Selain Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menggunakan mobil ini.

Pilihan Jokowi menggunakan kendaraan SUV rakitan tersebut kemudian mengundang komentar sinis pejabat pemerintah lainnya. Sindiran disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo serta beberapa anggota DPR. Beberapa pengkritiknya menggunakan mobil mewah. Para pengkritik dari DPR, contohnya, adalah orang-orang yang memakai mobil mahal sekelas Toyota Alphard yang harganya Rp 800 juta.

Juru bicara Presiden, Julian Pasha, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melarang Jokowi menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinas. "Kalau dia mau menggunakan mobil itu, ya, silakan," ujarnya di Istana Negara.

Pemerintah Kota Surakarta untuk sementara mengandangkan Kiat Esemka yang digunakan oleh Jokowi dan Hadi Rudyatmo. Mereka masih harus menunggu perizinan sebelum benar-benar menggunakan Kiat Esemka sebagai kendaraan operasional.

Hadi Rudyatmo menjelaskan, penggunaan kendaraan tersebut selama dua hari terakhir hanya merupakan uji coba sekaligus apresiasi terhadap para pelajar. "Mulai hari ini saya menggunakan kendaraan dinas yang biasanya," kata Rudyatmo kemarin.

Selain belum memiliki izin jalan, kendaraan tersebut belum dilengkapi surat-surat. Rudyatmo menambahkan, pihaknya sudah mengurus surat dan perizinan untuk mobil itu sejak dua tahun lalu. Namun hingga kini izin belum juga dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dia berharap gebrakan Pemerintah Kota Surakarta menggunakan mobil rakitan pelajar untuk kendaraan dinas tersebut mampu membuka mata semua pihak. "Kami berharap izin segera diproses agar kami bisa kembali menggunakannya lagi," kata Rudyatmo yang mengaku Kiat Esemka cukup nyaman dikendarai.

Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ari Dwipayana menilai kebijakan Walikota Solo Joko Widodo untuk menggunakan mobil Kiat Esemka sebagai kendaraan dinasnya merupakan sebuah perlawanan simbolik. Menurutnya, banyak makna yang tersirat dari kebijakan Joko Wi ini. "Ini perlawanan simbolik," ujarnya, Rabu 4 Januari 2012.

Joko Widodo dan mobil Esemka memang menjadi pembicaraan hangat dalam dua hari belakangan ini. Penyebabnya tak lain karena Walikota Solo ini mengganti kendaraan dinasnya dari sebuah sedan Toyota Camry menjadi Kiat Esemka yang dirakit oleh sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Solo.

Joko menjadi pembicaraan juga karena Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo mengkritik keras kebijakan ini. Menurutnya kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mencari popularitas dan sembrono. Alasannya, kendaraan ini belum lulus uji kelayakan.

Ari mengatakan, kebijakan ini bisa dianggap sebagai sindiran kepada para pejabat negara lainnya dikenal suka menggunakan mobil mewah berharga ratusan juta bahkan bernilai miliaran. Karena itu, kebijakan ini, menurut Ari, banyak mendapatkan kritikan pedas dari berbagai elit lokal maupun nasional lainnya.

"Kalau kami lihat secara simbolik seperti itu. Dia ingin menunjukkan bahwa ini lho kami juga bisa punya mobil layak pakai dinas pejabat," ujar Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini. Selain itu, cara Joko Widodo ini juga merupakan perlawanan terhadap setting agenda yang selama ini didominasi elit politik Jakarta. Dengan cara inovatif dan kreatif seperti ini, menurutnya, Joko Widodo mencoba menjadikan Solo dan dirinya sebagai pusat perhatian masyarakat.

"Karena selama ini agenda setting itu selalu didominasi oleh elit politik nasional. Cara Joko Wi seperti ini merupakan dobrakan bagaimana memperjuangkan kepentingan daerah di level nasional," ujarnya.

Namun, Ari juga mengatakan kebijakan Joko Wi yang mengganti kendaraan dinasnya dari sebuah sedan Toyota Camry ke mobil rakitan siswa Sekolah Menengah Kejuruan ini masih perlu diuji. Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya menjadi suatu simbol.

Menurutnya, Joko Wi harus membuktikan lewat kebijakan-kebijakannya untuk mendorong majunya Esemka menjadi proyek mobil nasional. "Harus ada kebijakan lanjutan. Jangan hanya menjadi simbol saja," ujarnya. (tempo.co)