Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Banjarmasin - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan, hampir semua Pilkada di Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir berakhir dengan sengketa.

"Pilkada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar Pilkada itu terdapat 392 sengketa," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Jumat (20/1/2012) sore.

Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut, menurut dia, hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.

Menurut mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, munculnya sengketa Pilkada tersebut karena sebagian besar peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan.

"Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak faham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

Ia berharap, masyarakat agar mengerti dan memahami posisi para hakim yang menangani sengketa Pilkada.

"Karena selama ini selalu ada tudingan, hakim yang menangani sengketa Pilkada, menerima suap untuk memenangkan pihak-pihak tertentu," demikian Mahfud MD.

Mahfud MD di Banjarmasin untuk melantik Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII Kalsel, yang baru terbentuk.

Dalam kunjungan kerja ke Kalsel itu, Ketua MK tersebut juga memberikan kuliah umum, serta khotbah Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Ia juga menyempatkan diri mampir ke kantor Banjarmasin Post Group, sebuah surat kabar tertua dan terbesar di Kalsel, dan diterima Pemimpin Umumnya, Gusti Rudy Effendi. (ant)