Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Penandatanganan komitmen untuk memberantas penambangan pasir di Sungai Brantas wilayah Kota Kediri yang digelar Musyawarah Daerah (Muspida), TNI/Polri, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama dan Pelaku Usaha Kota Kediri menuai protes.

Puluhan ibu rumah tangga (RT) bersama anak-anaknya menolak kebijakan tersebut dengan menangis histeris di hadapan Walikota Kediri Samsul Ashar.

Demo Istri-istri Penambang Pasir di Kediri

"Sejak dulu hidupan kami dari tambang pasir. Jika, pemerintah menutup paksa sama dengan membunuh kami. Lebih baik kami bunuh diri bersama, agar Walikota tahu," ujar Nanik (38), salah seorang wanita yang mengaku istri penambang pasir sambil menangis histeris, Kamis (05/01/2012).

Masih kata ibu dua anak itu, pencari pasir wilayah Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri sudah mematui semua anjuran dari pemerintah. Para penambang sudah menghentikan aktivitas penyedotan pasir menggunakan disel. Mereka sudah beralih menjadi penambang pasir tradisional dengan cara menyelam.

"Dahulu pemerintah melarang menggunakan mesin disel, semuanya sudah menuruti. Para suami kami semua sudah menjadi penyelam dengan risiko kepala di bawah, kaki di atas. Tetapi sekarang, justru dilarang menambang. Mau makan apa kami nanti. Apakah hidup dengan hanya mengandalkan pemberian beras miskin (rakin) bisa mencukupi, coba bisa dibayangkan," terangnya.

Dalam aksi tersebut, tidak hanya para ibu rumah tangga yang menangis, tetapi anak-anak mereka yang masih kecil ikut histeris. Sampai akhirnya, Walikota Samsul Ashar menemui mereka dan memberikan uang untuk dibagi rata.

Sementara itu, Khamid, mantan penambang pasir tradisional, yang sempat menjadi pengepul pasir mengaku, berniat menggelar aksi unjuk rasa ke Balai Kota Kediri. Dalam aksinya nanti, mereka akan mengajak seluruh penambang pasir beserta para keluarganya untuk meminta nasi kepada Walikota Samsul Ashar.

"Kami akan mendatangi walikota. Kami akan meminta nasi. Karena pelarangan menambang pasir sudah membunuh mata pencaharian kami. Jika pemerintah beralasan renggangnya Jembatan Semampir karena aktivitas penambangan, itu adalah salah. Justru karena konstruksi bangunannya lah yang jelek. Kenapa walikota tidak memikirkan nasib rakyatnya. Sama halnya harimau yang memangsa anaknya sendiri," tegasnya.

Di sisi lain, Agus Beton, mantan pengepul pasir Sungai Brantas mengaku, sangat kecewa terhadap upaya peniadaan penambang pasir. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tidak memberikan solusi dibalik penutupan tersebut.

"Setelah ditutup, sekitar 70 buah perahu milik penambang yang kini tidak jelas nasibnya. Sudah dua kali ini agenda penutupan. Sebelumnya, Pemkot Kediri meminta penambang beralih profesi menjadi pengepul pasir. Tetapi, program itu gagal total. Sekarang justru tambah parah, ditutup, tetapi tanpa solusi apapun," urainya.

Walikota Samsul Ashar menegaskan, komitemen meniadakan penambang pasir tersebut bertujuan untuk memfungsikan kembali Sungai Brantas, sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Agar biotanya kembali dan air sumur warga bisa menjadi normal.

"Untuk mengembalikan ke kondisi normal, tidak bisa membutuhkan waktu sehari, tetapi bertahun tahun. Tetapi setidaknya bisa mengurangi bencana. Seperti bangunan Jembatan Semampir yang sudah melewati toleransi," ungkapnya.

Masih kata Walikota, jajaran dan instansi terkait akan bahu-membahu melakukan pengawasan dan penindakan agar program tersebut bisa berjalan maksimal. Mulai dari, Polres Kediri Kota, Kodim 0809 Kediri, Satpol PP Dishub, Kejaksana dan Pengadilan akan bekerjama.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada para penambang pasir yang masih melakukan aktivitas penambang di Sungai Brantas wilayah Kota Kediri. Dia sudah membentuk tim pengawasan dan penindakan terhadap para penambang pasir. Apabila nantinya, ada penambang yang masih ngotot melakukan aktivitasnya akan ditindak secara tegas. [nng/but](beritajatim.com)