Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Polri saat ini menjadi institusi yang sangat vital untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era demokasi saat ini. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang difasilitasi negara terhadap pengayom dan pelayan masyarakat.

Dijelaskan Kapolri Timur Pradopo, alokasi dukungan anggaran Polri  tahun 2011 sebesar Rp 29.781.778.813.000. Komposisi alokasi anggaran terbesar Polisi untuk belanja pegawai sebesar 64,19 persen, belanja modal 13,76 persen, dan belanja barang 22,03 persen.

“Sehingga beberapa kegiatan mengalami hambatan dkarena alokasi belanja barang belum memadai,” kata Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo  dalam sambutannya di Mabes Polri saat acara pembukaan Rapim Polri 2012 yang dihadiri presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (17/1/2012).

Timur pun mengungkapkan keluhan kekurangan yang ada di institusi Polri antara lain kegiatan intelijen ditingkat Polsek hanya untuk kegiatan administrasi perkantoran.

Belum terpenuhinya kebutuhan barak untuk asrama untuk satuan dalmas yang on call dan stand by force yang berada dilingkungan Polres, berikut dukungan anggarannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ditingkat Polsek hanya untuk menanganai enam perkara tiap bulannya.

“BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk mendukung kegiatan pencegahan hanya dua liter untuk kendaraan roda dua dan tujuh liter untuk roda empat,” kata Timur.

Ungkap Timur, anggaran untuk mendukung kegiatan membangun masyarakat yang patuh hukum melalui pembinaan masyarakat ditingkat Polres dan Polsek belum mencukupi sebagai sarana kontak dengan masyarakat. Selain itu, dukungan UMP non organik, biaya makan anggota Polri yang  tugas penjagaan disentra pelayanan kepolisian terpadu baru tercukupi 50 persen dari kebutuhan.

“Itu tidak sebandingnya jumlah alokasi anggaran polri terhadap banyaknya kebijakan sehingga menambah beban tugas Polri,” kata Kapolri mengeluh.

Ditambah lagi dengan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana suku cadang pesawat yang belum tercukupi.

“Semua ini menjadi permasalahan yang kita himpun untuk evaluasi pelaksanaan anggaran 2012,” kata Kapolri Timur Pradopo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya merestui permintaan tambahan anggaran Polri 2012 sebesar Rp 8,350 triliun. Kebutuhan ini jauh dari permintan anggaran minimal Polri pada 2012 adalah Rp 48,89 triliun. Hal itu dirasa SBY bisa meningkatkan kapabitas, dan akuntabilitas Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyatakat.

"Setuju kalau 3 tahun mendatang ingin benar-benar membangun dan meningkatkan kemampuan Polri. Sasaran yang ditentukan, yang bisa dicapai sesuai dengan anggaran negara, setara dengan Rp 8 triliun. Instruksikan itu bisa dipenuhi," ujar Presiden saat menanggapi permintaan anggaran Polri, saat Rapat Pimpinan Polri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Karena itu, SBY juga mengharapkan dukungan DPR sebagai partner Pemerintah soal perencanaan APBN, dan penignkatan dalam jumlah seperti itu.

"Tidak boleh bisnis as usual, harus ada peningkatan Polri untuk peningkatkan gap personil ataupun peralatan. Saya hanya mengingatkan, kalau kapasitas mungkin cukup tapi bagaimana menjaga mutu," ujarnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE/01/KMK.02/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Polri menerima pagu anggaran sebesar Rp 39,58 triliun, atau meningkat Rp 5,364 triliun dibandingkan tahun 2010. Selain anggaran, Kapolri mengatakan, Polri membutuhkan penambahan pasukan sebanyak 10.350 personel pada 2012, 20.350 personel pada 2013, dan 20.350 personel pada 2014. (Tribunnews)