Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Berkait dengan pembelian tank bekas Leopard dari Belanda, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan terkait proses penilaian yang sudah dilakukannya.

Peneliti kajian keamanan di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Wendy Prajuli, menyatakan, dalam setiap pengadaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia selalu berpendapat harus melalui lima hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah disusun. Kedua, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan cetak biru (blue-print) modernisasi alutsista yang telah disusun. Ketiga, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Selain itu, keempat, jika alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas, maka harus ada jaminan ketersediaan suku cadang alutsista yang dibeli. Kelima, jika yang dibeli berstatus bekas, maka alutsista tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik.

Wendy menegaskan, pertimbangan berdasarkan kelima hal penting itu perlu dilakukan agar pembelian senjata yang dilakukan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. "Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang percuma akibat kesalahan dalam pembelian main battle tank tersebut," kata Wendy, Rabu (18/1/2012) sore.

Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan berita sebelumnya, Selasa (17/1), berjudul "Pembelian Tank Bekas Leopard Tidak Rasional".

Menurut dia, judul itu tidak sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan dalam wawancara tertulis sebelumnya.

Wendy menambahkan, lima pertimbangan penting yang dia sampaikan itu berlaku untuk pengadaan semua alutsista, tidak hanya bagi Leopard itu.

Wendy mengaku hingga kini belum mendengar pemerintah memberikan penjelasan bahwa pembelian tank tersebut telah melewati lima poin penilaian tersebut. "Karena itu, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard telah melalui 5 poin assessment (penilaian) tersebut," katanya.

Terkait pernyataan pemerintah bahwa pembelian Leopard salah satunya merupakan respons atas Malaysia yang telah memiliki persenjataan jenis MBT, Wendy berpendapat alasan itu tidak tepat. Pasalnya, dengan karakter Asia Tenggara yang kepulauan, MBT Malaysia tidak akan memberikan ancaman yang besar terhadap Indonesia.

"Seharusnya, sebagaimana telah saya sampaikan di atas, pemerintah menggunakan alasan strategi pertahanan dan cetak biru modernisasi persenjataan Indonesia yang telah disusun sebagai alasan pembelian alutsista, dalam hal ini tank Leopard," katanya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan siap menjelaskan kepada DPR terkait rencana pengadaan 100 unit tank Leopard dari Belanda. "Kami memang belum memberikan penjelasan yang rinci, tetapi kami siap untuk berikan penjelasan yang rinci kepada DPR," katanya, di sela Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Kami memang belum memberikan penjelasan yang rinci, tetapi kami siap untuk berikan penjelasan yang rinci kepada DPR.

KSAD menjelaskan tim teknis akan dikirim kembali ke Belanda untuk melihat dan memastikan kembali kondisi dari tank-tank tersebut. "Tim juga akan melihat kondisi tank dengan harga yang ditawarkan, apakah layak atau tidak," kata Pramono.

KSAD menegaskan keinginannya untuk membeli 100 unit tank Leopard itu guna menyamai teknologi persenjataan Indonesia, khususnya tank dengan sejumlah negara lain seperti Malaysia dan Singapura. "Indonesia saat ini baru bisa me-retrofit tank ringan, jenis tank sedang saja belum. Padahal negara-negara lain, khususnya di ASEAN seperti Malaysia dan Singapura telah memiliki tiga jenis tank ringan, sedang hingga berat dengan teknologi terbaru," katanya.

Pramono memaparkan, tank-tank yang digunakan TNI merupakan produksi tahun 1950-an. "Jadi, secara teknologi saja sudah jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga," ujarnya.

"Sehingga kita berharap ada peningkatan teknologi. Andaikata kita memiliki tank jenis berat dari negara lain, disertai alih teknologi, maka ke depan kita akan bisa membuat sendiri," sambungnya.

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard  telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM. Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. (ant/kcm)