"Kami bukan menolak keberadaan kapal perang, tapi tolong dipertimbangkan aspek logistik, efisiensi yang sangat tinggi," ujar Ketua DPC Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Surabaya, Stenvens H Lesawengan saat jumpa pers bersama Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Jawa Timur, Ketua Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jatim, serta Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Senin (14/5/2012).
Rencananya ada 3 kapal perang dari negeri Paman Sam itu akan bersandar di Dermaga Jamrud Utara selama 10 hari. Kapal tersebut tiba di Surabaya sekitar 28 Mei 2012.
Menurut Asosiasi Kepelabuhan Tanjung Perak, 3 kapal perang tersebut diperkirakan akan bersandar dan memakan tambatan sekitar 350 meter dari panjang Dermaga Jamrud Utara sekitar 700 meter.
"Dermaga komersil panjangnya hanya 700 meter. Kalau ada 3 kapal perang bersandar di situ, separuh sudah dipakai," kata Ketua ALFI Jatim, Aziz Winanda.
Ia menerangkan, perdagangan mengikuti adanya kapal atau tidak. Apabila kapal yang bersandar akan terlambat berhari-hari, menurutnya sama saja tidak ada kapal yang bersandar.
"Gubernur kita (Soekarwo) seing mengataka bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim melebihi Jakarta atau nasional. Dengan rencana bersandarnya kapal perang selama 10 hari, saya yakin pasti terganggu," tuturnya.
Keluhan juga disampaikan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jatim, Isdarmawan Asrikan. Menurutnya, 80 persen ekspor dari Jatim adalah hasil industri.
"80 persen bahan bakunya juga impor. Kalau kapal perang ini sampai bersandar, kelancarannya mengalami penundaan dan akan menambah biaya produksi. Kalau biaya produksi meningkat juga akan mempengaruhi harga barang," tuturnya.
Jika situasi normal, sehari ada 15 kapal yang bersandar. Jika 1 unit kapal yang bersandar di Jamrud minimal 20 ribu ton, sehari mengeluarkan biaya sekitar 12 ribu sampai 15 ribu dolar Amerika Serikat. Jika ada 3 kapal perang AS bersandar selama 10 hari, diperkirakan 3 kapal bisnis tidak bersandar.
"Dengan adanya kapal ini, efeknya biaya lebih tinggi dari pada biasanya. Harapan kami, kemungkinan kalau memang dianggarakan untuk mendatangka kapal dari Amerika, kami minta kerugian ini dimasukkan juga dalam anggaran," kata Ketua Gabungan Imprtir Nasional seluruh Indonesia Jawa Timur, Bambang Sukadi.
Sementara itu, Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu mengatakan, bersandarnya kapal perang AS selama 10 hari juga merugikan angkutan.
"Kalau menunggu dan tidak bisa mengangkut, terpaksa truk akan menanggur. Kalau menganggurnya 10 hari, saya khawatir sopir saya akan unjuk rasa. Ini masalahnya," ujar Kody sambil menambahkan bahwa, ada sekitar 7.400 truk yang biasa hilir mudik mengangkut barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak.
Ia berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, agar memikirkan dampak ekonomi dan kerugian akibat bersandarnya kapal perang AS selama 10 hari.
"Kami bukannya melarang. Silahkan bersandar kemudian diangkerkan, tidak harus berhari-hari di dermaga. Mengingat kami ini orang-orang kecil, yang kalau lapar pasti ribut," jelasnya.
(detikSurabaya)