Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada lonjakan dalam anggaran kunjungan keluar negeri Dewan Perwakilan Rakyat pada 2012. Jika pada 2011 anggaran "pelesir" anggota DPR sebesar Rp137,4 miliar, maka pada 2012 menjadi Rp140,8 miliar.

"Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2012, kunjungan pelesiran DPR keluar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3,4 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya, Senin 30 April 2012.

Uchok menjelaskan, anggaran ini sudah termasuk asuransi perjalanan Rp861 juta dan biaya visa Rp1,4 miliar. Sedangkan alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar Rp137 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan Rp674 juta dan biaya visa Rp1,6 miliar.

Menurut Uchok, naiknya anggaran pelesir anggota DPR ini disebabkan setiap pembahasan RUU, ada alokasi anggaran untuk kunjungan keluar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan Badan Legislasi, rata-rata dipatok Rp3,2 miliar. Padahal, untuk tahun 2011, dianggarkan hanya sebesar Rp1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat kelengkapan.

Meski demikian, Uchok mengakui ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah sebesar Rp18,2 miliar. Pada 2012, anggaran tersebut sebesar Rp27,3 miliar, lebih kecil dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp45,5 miliar.

Melihat lonjakan ini, Fitra mendesak Sekretariat Jenderal DPR memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negeri. Menurut mereka, masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR hingga 12 Oktober 2012.

Toh demikian, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan bahwa kenaikan itu tak masalah. Asal, pengawasan atas realisasinya tetap dilakukan. "Anggaran silakan naik, yang penting realisasi kami pantau," ujar Marzuki dalam pesan singkatnya, Senin 30 April 2012.

"Itu kesepakatan politik, tidak mungkin saya membatalkan keputusan mereka di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). Tidak ada yang salah," kata Marzuki.

Politisi Demokrat itu menambahkan, bahwa anggaran itu disusun berdasarkan ketentuan yang sudah ada dalam aturan dan tata tertib DPR. Meski begitu, menurut Marzuki, semangat penghematan anggaran tetap harus terus digalakkan. "Harusnya kita menyesuaikan untuk penghematan, makanya dalam pelaksanaannya kami kontrol agak ketat," kata Marzuki.

Protes atas kenaikan anggaran keluar negeri ini mengingatkan publik pada insiden kunjungan sejumlah anggota Komisi I DPR ke Jerman dua pekan lalu. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman, bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, memprotes kedatangan anggota Komisi I DPR ke negeri itu yang mereka nilai mubazir.

Aksi protes ini disampaikan para mahasiswa yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Protes mereka sampaikan secara lugas, tegas dan menohok.

Diungkapkan salah satu mahasiswa, berkaca dari pengalaman selama ini, kunjungan kerja anggota Dewan ke Jerman mereka curigai hanya menghambur-hamburkan uang sebab selalu disertai anggota keluarga. "Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan anggaran negara sepersen pun," katanya, pedas.

Keikutsertaan anggota keluarga mereka nilai menyimpang dari tugas anggota Dewan. "Seperti orang kampung," dia menegaskan, dengan nada yang semakin pedas.

Seperti diketahui, pada pertengahan April lalu, Komisi I DPR melawat ke empat negara: Jerman, Ceko, Polandia, dan Afrika Selatan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa kritik dan protes atas kunjungan komisinya keluar negeri merupakan hal yang wajar. “Bila ada opini dan reaksi beragam itu wajar, karena masyarakat mungkin menilai berdasarkan persepsi yang mereka terima dan informasi yang ada sebelumnya,” kata Mahfudz, Jumat 27 April 2012. Menurutnya, Komisi I menerima semua kritik dari masyarakat.

“Jika mereka menduga kunjungan itu mubazir, masukan itu akan kami pertimbangkan. Tapi yang menjadi bahan evaluasi pokok Komisi I adalah sejauh mana program-program pemerintah di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan, terlaksana,” kata politisi PKS itu.

Mahfudz menjelaskan kunjungan Komisi I keluar negeri itu adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan mereka terhadap pemerintah. Ia mengingatkan, ruang lingkup Komisi I memang membidangi pengawasan luar negeri.

“Bedanya Komisi I dan komisi lain di DPR, Komisi I memang mengurusi persoalan luar negeri,” kata Mahfudz. Karena itu, dia berdalih, mengawasi kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia langsung di berbagai negara menjadi tanggung jawab Komisi I.

sumber:  VIVAnews