"Jadi kita masih menguji, please jangan dikatakan pemerintah batal, tidak pernah. Pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya itu, jadi memang belum, yang benar itu ya belum menentukan tanggalnya, tapi kita tetap sudah memiliki rencana itu, tinggal nanti kita umumkan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai sidang kabinet di kantor presiden, Selasa (24/4/2012)

Hatta menuturkan pemerintah belum memutuskan apa metode pembatasan BBM subsidi. "Masih kita exercise. Kita masih menguji, dengan simulasi-simulasi seperti apa kalau ini diimplementasikan seperti apa nanti ketersediaan seperti apa pengendaliannya. Semua itu harus secara operasional mudah dikendalikan, dan mudah diterima. Itu intinya, sehingga kita tidak mau buru-buru," katanya.

Menurutnya selain kesiapan yang tak boleh terburu-buru, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah jika ada pembatasan BBM subsidi. Salah satunya masalah ini akan disosialisasikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

"Bisa saja, bisa saja presiden menyampaikan, karena pimpinan daerah pun harus tahu policy pemerintah pusat apa dan mereka bisa kita komunikasikan juga," katanya,

Menurut Hatta tahun 2012 memang kuota BBM subsidi hanya mencapai 40 juta kiloliter, meski demikian kalaupun terjadi over kuota pemerintah berharap tidak melebihi 42 juta kiloliter. Ia menambahkan pengendalian BBM subsidi bisa dilakukan dengan hanya mendisiplinkan menjaga kuota BBM subsidi. Hal ini untuk mencegah terjadinya rembesan penyalahgunaan BBM subsidi termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Menurut saya kalau kita bisa menjaga agar tidak terjadi kebocoran kita juga bisa menahan overkuota itu tidak tinggi. Ini sudah 108%, 109% persen dari yang seharusnya, jadi itu artinya kalau dibiarkan akan 44 juta kiloliter kan. Jadi, kita tidak ingin yang tidak berhak itu yang menggunakan, tadi saya sebutkan perkebunan dan pertambangan," katanya.

Hatta: Tak Mungkin Pembatasan BBM Subsidi 1 Mei 2012

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan kebijakan pembatasan BBM subsidi tak mungkin dilakukan 1 Mei 2012. Pemerintah mengaku harus melakukan persiapan matang, termasuk baru melakukan pemaparan final hari ini.

"Paparannya saja baru sekarang, nanti detil teknisnya menteri ESDM (energi sumber daya mineral) akan memaparkan, presiden mendengarkan. Setelah itu, kita untuk melaksanakan itu, diperlukan 1,2,3. Jadi, tidak mungkin dilaksanakan apalagi 1 Mei," kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012). Menurutnya yang paling penting masyarakat harus memahami betul kebijakan pembatasan BBM subsidi. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan matang terkait kebijakan ini.

"Diperlukan sosialisasi. Ide dan pemikiran yang bagus harus bisa diimplementasikan. Kita tidak mau asal menjeplak, terus nggak bisa jalan. Kita ingin jalan," katanya.

Hatta mengaku belum bisa memastikan apakah keputusan soal pembatasan BBM subsudi akan diambil hari ini karena paparannya baru hari ini. Namun ia berjanji akan menyampaikan hasil dari rapat kabinet paripurna yang akan dimulai pukul 16.00 WIB hari ini.

"Salah satu yang paling mungkin dilakukan dengan stiker. Tentu ada masukan lain. Kita juga mendengar masukan. Tapi percayalah apapun kebijakan yan diambil selalu ada pro dan kontranya. Kalau mengacu pada poling, semua menginginkan pengendalian. Jangan sampai kuota kita jebol," katanya.

Sebelumnya menurut Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Evita Hernawati Legowo mengatakan 1.500 cc ke atas baru terkena kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

"Pembatasan BBM akan berlaku untuk kendaraan 1.500 cc ke atas. dan peraturannya akan keluar pada Mei ini dan untuk mobil dinas dulu," kata Evita.

Sementara untuk mobil pribadi atau plat hitam akan berlaku setelah 90 hari atau tiga bulan setelah awal Mei artinya ketentuan ini akan berlaku bagi mobil pribadi mulai bulan Agustus 2012.

"Untuk tahap awal Jabodetabek dahulu, jadi kami masih menunggu pengumuman pemerintah, harapan kita tidak sekaligus, Jabodetabek dahulu," tandas Evita. Namun diwaktu yang berbeda Evita pernah menuturkan bahwa awal Mei ketentuan soal pengendalian BBM subsidi akan berlaku Mei 2012.

"Jadi Mei 2012 nanti sudah berjalan, tapi Perpresnya nanti untuk kami (pemerintah) dulu, seperti kendaraan BUMN, BUMD dan lainnya. Sedangkan untuk masyarakat umum akan dikasih waktu 60 hari sejak Prepres turun atau diberlakukan pada Mei nanti," ujar Evita ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/4/2012). (detik)

Hatta Rajasa