Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan pemerintah akan segera melakukan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Mei mendatang.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan melarang mobil berkapasitas mesin diatas 1.500 cc untuk menggunakan BBM subsidi.

Nantinya mobil-mobil berkapasitas 1.500 cc ke bawah akan diberikan stiker oleh polisi

"Pengendalian sedang kita finalkan. Rencana adalah salah satunya cc. 1.500 cc ke bawah masih boleh, sedangkan 1.500 cc ke atas harus menggunakan bbm non subsidi," katanya saat ditemui wartawan di San Diego Hills, Karawang, Minggu 22 April 2012.

Menurut Wacik salah satu model pembatasan BBM bersubsidi adalah dengan menggunakan stiker. Nantinya mobil-mobil berkapasitas 1.500 cc ke bawah akan diberikan stiker oleh polisi. Pemberian stiker ini bisa dilakukan saat mau memperpanjang STNK ataupun dibagikan saat peraturan tersebut efektif dimulai.

Menurutnya kapasitas mobil memang tidak persis 1.500 cc, namun Ia memastikan mobil-mobil 1.500 cc ke bawah seperti 1.490 cc masih diperbolehkan menggunakan bbm bersubsidi. Saat ini pemerintah sedang memikirkan bagiamana caranya untuk mengendalikan BBM di lapangan.

Pemerintah telah mengucurkan dana sekitar Rp400 miliar kepada BPH Migas untuk mengawasi cara pengendalian BBM, termasuk mengawasi adanya stiker-stiker palsu.  "Orang Indonesia ini kreatif, stiker dipalsu, makanya BPH Migas kita tambah dana untuk pengendalian di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan rencananya pada 24 April 2012 mendatang akan diumumkan mekanisme pembatasan, dan selama seminggu kemudian pemerintah akan memulai sosialisasi. Langkah pembatasan BBM bersubsidi ini diambil oleh pemerintah karena pemerintah belum bisa menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012 lalu.

"Ini karena BBM nggak boleh naik, kalau boleh naik, sudah separuh pekerjaan kita selesai. Menaikkan harga memang paling mudah, begitu orang punya mobil BBM dijual Rp 6.000 per liter. Karena sekarang nggak boleh, jadi harga masih 4.500. kalau boleh naik kemarin sudah ringan kita," paparnya.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YKLI), Tulus Abadi, menilai bahwa kebijakan mengenai pembatasan atau pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah dinilai sebagai wacana yang pro asing dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat lokal.

Karenanya, bila wacana ini dilakukan, maka bisa jadi, SPBU lokal akan kalah bersaing dengan dengan SPBU asing. Bahan bakar jenis pertamax akan banyak diimpor, karena kemampuan kilang Pertamina sangat kurang, dan ini akan menguntungkan industri minyak asing.

"Kebijakan ini rumit ada kepentingan asing, saya duga menolak kenaikan BBM itu ada intervensi asing di dalamnya. Karena dengan pembatasan ini, SPBU asing diuntungkan," kata Tulus Abadi, di acara Sindo Radio Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu 21 April 2012

Tulus menuturkan, jika wacana ini diberlakukan maka masyarakat dapat beralih ke SPBU asing yang cara pelayananya jauh lebih baik.

"Pelayanan pertamina ini kalah dengan asing, selain itu, jika wacana ini diberlakukan maka pertamina sebagai pengelola pertamax dinilai tidak kuat untuk memproduksi pertamax karena jumlah kilang minyak yang ada sangat terbatas," tegasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan memakai BBM jenis Premium bagi mobil dinas pemerintah. "Istilahnya bukan pembatasan, tetapi ini pengendalian dan kami sedang godok. Insya Allah selesai dalam waktu dekat ini," tuturnya.

Menurut Hatta, nantinya akan ada sejumlah kebijakan untuk menjaga fiskal dan pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, menjaga inflasi yang rendah dan investasi.

Hatta menambahkan, aturan tersebut akan disampaikan Presiden dalam pidatonya. "Dan akan ada draf final. Saya juga akan paparkan dalam rapat kabinet pada 24 April," katanya. (VIVAnews)