Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Komisi I DPR mengaku prihatin dengan kondisi Suriah yang masih bergejolak karena konflik yang sedang terjadi semakin meluas.

Untuk itu DPR meminta kepada pemerintah segera mengambil sikap untuk memulangkan WNI yang ada disana.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemerintah harus pro aktif menjemput warga negara Indonesia di sana. Sebab sampai saat ini pemerintah dinilai hanya terkesan menunggu, padahal ada ribuan WNI di sana yang terjebak konflik Suriah.

Menurutnya, saat ini baru sekitar 233 dari total 12 ribuan WNI yang dipulangkan ke tanah air. Namun pemulangan itu diakui memang terkendala dalam hal keamanan di Suriah serta pemutusan kontrak kerja TKI dengan majikan yang memerlukan mediasi.

"Tapi hal tersebut, harus dijadikan tantangan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi dalam melindungi WNI yang terjebak di Suriah," ujar Zaki, Sabtu (16/6/2012).

Zaki yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tangerang dari Partai Golkar ini mengatakan, saat ini gerakan pemerintah menyikapi hal dinilai lamban. Untuk itu membuat kekhawatiran bagi DPR atas nasib para WNI yang ada disana.

Sebab jika pemerintah hanya menunggu, bukan tidak mungkin WNI yang saat ini terjebak di Suriah akan menjadi korban konflik berkepanjangan di Suriah. Zaki meminta pemerintah harus lebih mengintensifkan diplomasinya agar lebih banyak lagi memulangkan WNI dari Suriah.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, total penempatan TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Sebanyak 11.559 orang merupakan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan 201 orang lainnya merupakan TKI sektor formal yang bekerja di pengguna badan hukum atau perusahaan.

Konflik di Suriah sudah berlangsung lebih dari setahun. Para pembrontak menuntut Presiden Bashar al-Assad mundur setelah berkuasa hampir 12 tahun. Pemerintah Assad dinilai sarat korupsi dan nepotisme. Rakyat Suriah penentang Assad terinspirasi oleh revolusi musim semi Arab di Tunisia dan Mesir.

Sedikitnya 945 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tertahan di wilayah konflik di Suriah. Mereka akan segera dipulangkan, terutama untuk TKI yang berada di kawasan rawan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/6/2012). “Kita tidak akan membiarkan TKI dan WNI yang lain menjadi korban. Pemerintah akan sekuat tenaga memulangkan TKI dari Suriah,” Kata Muhaimin.

Setidaknya terdapat lima daerah konflik yang menjadi perhatian khusus dalam proses evakuasi yaitu Homs (tercatat 405 orang TKI/PLRT), Hama (86 TKI/PLRT), Idleb (17 TKI/PLRT), Dar’a (11 orang TKI/PLRT) dan Rif Dimasq (426 orang TKI). Sedangkan daerah lainnya yang juga mendapat perhatian adalah Damascus, Aleppo, Lattakia, Tartus, Raqqah, Deir Ez Zour, Sweida, Al Hasakah, dan Quneitra.

Hingga 10 Juni 2012, TKI yang telah dievakuasi mencapai 202 orang, sedangkan pemulangan regular dan bantuan majikan mencapai 70 orang. "Dalam waktu dekat ini, proses pemulangan TKI dari Suriah yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 17 Juni dan 19 Juni," ujar Muhaimin.

Muhaimin menambahkan Pemerintah sejak 9 Agustus 2011 memutuskan untuk memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah. [inilah]