Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengungkapkan bahwa Mabes Polri akan mengirimkan Brimob dari Jakarta ke Papua, kemudian tidak menutup kemungkinan Densus 88 Anti Teror pun diturunkan untuk secepatnya menangkap para pelaku penembakan tersebut.

Papua Memanas

Jakarta - Penembakan demi penembakan terus terjadi di Papua. Melihat fenomena tersebut Mabes Polri menganggap bahwa rentetan kasus tersebut tidak bisa ditolelir lagi.

"Jelas Mabes Polri memback up Polda Papua, penembakan tersebut tidak bisa ditolelir lagi, kita akan kirimkan masing-masing kekuatan kita," ungkap Saud di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2012).

Sampai saat ini polisi belum tahu motif penembakan tersebut karena dari sejumlah kasus penembakan dalam sebulan terakhir ini, pelakunya masih belum ada yang tertangkap, sehingga tidak bisa dihubungkan kasus penembakan yang satu dengan kasus penembakan yang lainnya.

"Masing-masing kasus kita lihat berdiri sendiri karena semuanya masih dalam pengembangan," ujar Saud.

Polisi pun mengeluhkan sulitnya informasi yang diperoleh dari warga Papua dalam setiap insiden penembakan, selain itu korban pun tidak mengenal pelakunya.

"Keterangan saksi dan informasi awal tersebu sangat dibutuhkan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman agar mau berpartisipasi memberikan keterangan," terang Saud.

Imparsial,  LSM pemerhati pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, mencatat sebanyak 24 kasus kekerasan  selama rentang Januari - Juni 2012 di Papua.

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, pelakunya adalah TNI, Orang Tak Dikenal (OTK), Kelompok Bersenjata Tidak Dikenal, Polisi, OPM (diduga).

Maraknya kasus penembakan dan kekerasan di Papua, mengindikasikan adanya konflik politik di sana.

"Ini bukan kriminal biasa. Ini kriminal politik," ujar Gufron, Koordinator Riset Imparsial, Kamis (7/6/2012).

Untuk itu, Imparsial menyerukan kepada pemerintah segera memfasilitasi dialog antara Jakarta dan Papua.

Dalam rilisnya, Imparsial mengemukakan empat sikap. Antara lain:

1. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan serius guna menghentikan kasus-kasus penembakan misterius dan kekerasan di Papua.

Sudah saatnya Presiden Yudhoyono memanggil Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pejabat terkait untuk mempertanggungjawabkan keamanan di Papua.

2. Mendesak Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog antara Jakarta dan Papua.

3. Mendesak DPR selaku pengawas kinerja kepolisian, militer dan intelijen untuk memanggil mereka dan dimintai pertanggungjawabannya.

4. Mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan balas dendam, dan bersama-sama mengupayakan Papua menjadi tanah yang damai. (tribunnews)