Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Medan - Pembubaran paksa puluhan petani yang mendirikan tenda di depan pagar gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), berujung bentrokan, Minggu (8/7/2012) sore.

Saat pembongkaran berlangsung, petani melawan hingga terjadi aksi saling tarik dan pukul.

Bentrokan terjadi setelah petugas Satpol PP Pemko Medan meminta puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Menggugat (KTM) dari beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, membubarkan diri secara tertib. Imbauan tidak diindahkan, petugas Satpol PP langsung mengobrak-abrik tenda petani.

Sempat terjadi aksi saling pukul antara Satpol PP dan petani. Bahkan seorang ibu nekat membuka bajunya untuk menghalangi petugas Satpol PP yang meruntuhkan tenda petani.

Pendamping petani, Johan Merdeka mengatakan, petani akan tetap mendirikan tenda di depan gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol, Medan, sebelum tuntas kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan properti di atas lahan eks HGU PTPN2 seluas sekitar 7 ribu hektare. Sementara masyarakat mengklaim telah memiliki surat sertifikat diatas lahan tersebut.

"Masyarakat memiliki surat sertifikat di atas lahan sengketa. Sebelumnya diserobot oleh PTPN2, kini setelah HGU berakhir, berpindah tangan ke developer. Aksi bangun tenda di DPRD Sumut ini bentuk perlawanan petani," sebut Johan.

Sebelumnya, Ratusan petani Deli Serdang bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) untuk menuntut penuntasan masalah tanah, Jumat (6/7/2012). Mereka duduk di badan jalan sehingga memacetkan lalu-lintas.

Para petani tersebut tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM). Mereka berasal dari berbagai organisasi dan kelompok tani di Kabupaten Deli Serdang yang berkonflik masalah lahan dengan banyak pihak.

Dalam aksi hari ini, para petani yang mengenakan ikat kepala warna merah, menyesalkan sikap Bupati Amri Tambunan yang tidak peduli nasib mereka. Aksi dua hari di depan kantor bupati di Lubuk Pakam, tidak mendapat tanggapan.

"Bupati Amri Tambunan malah mengirim preman untuk membubarkan aksi petani," kata Raniston Sipayung, salah seorang koordinator aksi.

Hal-hal yang dipersoalkan, antara lain kasus tanah di Selambo, Percut Sei Tuan, kemudian konflik warga dengan PT Villa Indah Lestari di Mariendal, sengketa lahan dengan PT Perkebunan Nusantara II di Helvetia, Sunggal dan Desa Manunggal, Labuhan Deli, serta beberapa titik konflik lahan lainnya.

Masalah lahan ini sudah sering kali memicu konflik dan berujung bentrokan fisik, namun tak kunjung ada penyelesaian. Aksi demo ke kantor bupati semula dimaksudkan untuk meminta bantuan penyelesaian, tapi demo itu malah dibubarkan paksa. (dtk/hol)