Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pernyataan Presiden SBY mengimbau menteri yang sibuk mengurusi partainya agar mundur menimbulkan polemik.

Beragam tafsir muncul merespon pernyataan presiden tersebut. Ada yang merespon secara moderat, ada pula yang ekstrem.

Imbauan Mundur Menteri

Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Y Thohari menilai pernyataan Presiden SBY tepat terkait penekanan agar para menteri mengutamakan kepentingan negara.

"Bahkan bukan hanya para menteri yang harus meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan parpolnya, melainkan juga Presiden sendiri juga harus begitu," ujar Hajdri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Seperti diketahui, Presiden SBY juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dalam beberapa kesempatan, waktu Presiden SBY juga tercurahkan pada urusan Partai Demokrat. Seperti saat menghadiri Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat 13 Juni 2012 lalu serta beberapa kali kesempatan SBY juga disibukkan urusan internal Partai Demokrat khususnya saat merespon berbagai persoalan Nazaruddin.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai pernyataan Presiden SBY tersebut merupakan peringatan keras bagi para menterinya. Fraksi Partai Demokrat, kata Nurhayati, mendukung langkah yang akan diambil Presiden SBY.

"Kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh Presiden dalam mengingatkan menterinya supaya terus berjuang untuk rakyat," kata Nurhayati.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah menteri untuk mengundurkan diri dari posisinya bila merasa tidak mampu bekerja dengan maksimal. Menurut dia tidak perlu menteri menunggu hingga 2013 atau 2014.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumoli menilai pernyataan Presiden SBY sebagai upaya agar dirinya tidak dipersalahkan terkait kinerja pemerintahan yang tidak optimal. "Masalahnya apa langkah selanjutnya? Apa hanya sekadar peringatan terbuka saja dan selesai? Langkah selanjutnya ditunggu," kata Tjahjo.

Tjahjo menuturkan semestinya sejak awal Presiden sadar dalam proses rekrutmen kabinet mayoritas diisi dari partai politik sehingga kemungkinan lebih mementingkan urusan partainya.

"Ya inilah akhirnya kinerja buat rakyat juga akhirnya terbengkalai dan menjelang pemilu mulai meninggalkan dan tidak mendengar arahan Presiden lagi," kata Tjahjo.

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan memang sudah seharusnya menteri tidak lagi mengurus partai politik karena dampaknya buruk bagi negara.

"Sebaliknya juga bukan hanya menteri, tapi presiden juga tidak boleh mengurus parpol. Selama seorang presiden masih menjadi ketua dewan pembina atau majelis kehormatan sebuah parpol maka otomatis sang presiden pun mengurus parpol," tegas Irman seraya menyebutkan di pemerintahan saat ini sedang terjadi perang antarparpol dengan memakai jubah menteri dan jubah presiden.

Pada akhirnya, imbauan Presiden SBY juga memiliki efek pada dirinya sendiri. Tanpa disadari, imbauan tersebut juga dimaksudkan kepada SBY yang memang masih menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang dalam pada kenyataannya menyita pikiran dan waktu sebagai presiden. [inilah]