Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Setelah nama Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (mantan cagub Jatim) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Radjab (mantan Kapolda Jatim), kini nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD disebut-sebut juga 'turun gunung' ke Jatim berebut tahta provinsi berpenduduk 38 juta jiwa lebih tersebut.

Surabaya - Jatim bagaikan gadis cantik yang menarik dilirik setiap laki-laki. Ini terbukti makin banyak tokoh kaliber nasional yang dikabarkan bakal running Pilgub Jatim tahun 2013.

Pria asli Madura yang lama menekuni dunia hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga menjadi menteri di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu dinilai cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin masyarakat Jatim.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada partai politik di Jatim yang berani secara terang-terangan akan mengusung Mahfud MD menjadi calon gubernur Jatim periode 2013-2018.

Namun kabar santer di internal Partai Golkar Jatim menyatakan bahwa  Mahfud MD masuk menjadi salah satu kandidat Cagub yang  disurvey partai berlambang pohon beringin itu.

"Selain nama Khofifah Indar Parawansa, nama ketua MK Mahfud MD juga masuk dalam daftar orang-orang yang disurvey menjadi  kandidat cagub Jatim pada Pilgub 2013," ujar sumber di Partai Golkar yang tak mau disebutkan namanya, Jumat (20/7/2012).

Peluang Mahfud MD cukup besar, mengingat dia merupakan representasi warga Madura. Terlebih almarhum M Noer mantan gubernur  Jatim juga asli Madura, sehingga Mahfud bisa jadi generasi  penerus Madura yang memimpin Jatim.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, semua orang berhak dan bebas untuk berkompetensi. Baik itu menjadi wakil rakyat di DPR melalui Pileg atau menjadi kepala daerah melalui  pemilukada.

Disinggung soal wacana Mahfud MD bakal ikut meramaikan Pilgub Jatim 2013, dengan lugas Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo mengatakan tidak ada masalah sebab dalam demokrasi dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk maju asal bisa memenuhi persyaratan.

"Tidak ada masalah, dalam demokrasi itu sangat bebas bagi siapa saja untuk berkompetisi," dalihnya.

Mantan Sekdaprov Jatim itu juga tak bersepakat jika Mahmud MD dikatakan 'turun kasta' karena mau maju dalam Pilgub Jatim.

"Siapa bilang turun kasta, mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail saja mau maju dalam Pilwali dan akhirnya menang menjadi Walikota Depok," kelakar pria yang juga ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim ini. [beritajatim]