Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

"Indonesia saat ini sudah masuk krisis pangan, tapi kadarnya belum parah, tapi sudah krisis, apa mau kita biarkan," kata Koordinator Nasional Untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Dikatakan Tejo, hal ini terlihat dari ketergantungan Indonesia terhadap pangan dari impor.

Jakarta - Banyak pihak belum sadar Indonesia saat ini sudah masuk pada krisis pangan. Jika tak ada langkah cepat dari pemerintah, Indonesia dalam kondisi bahaya.

"Semuanya impor, jagung, kedelai, gandum, gula, dan lainnya. Contoh kedelai yang pasokannya berkurang dari Amerika, dampaknya bagaimana? Sempat hilangkan tempe-tahu di pasaran khususnya di Jakarta," ujar Tejo.

Contoh lagi, rakyat Indonesia sudah sangat biasa mengkonsumsi mie, terutama mie instant, roti, dan bahan-bahan lain yang terbuat dari tepung gandum.

"Padahal 100% kebutuhan gandum Indonesia dipasok dari impor, baik Turki, Australia, Amerika dan lainnya. Bayangkan kalau negara-negara tersebut saat ini menghentikan ekspornya untuk kebutuhan pangan negerinya. Bagaimana? Bahayakan," ungkapnya.

Menurut Tejo hal-hal seperti ini sudah menandakan Indonesia sudah dalam kategori krisis pangan."Betapa tergantungnya bangsa ini terhadap produk impor," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Peneliti INDEF Bustanul Arifin yang mengatakan, jika produksi pertanian Indonesia saat ini tidak bisa surplus 5% dari kondisi saat ini, Indonesia dalam bahaya.

"Data 2011, produksi Jagung kita -3,7%, Kedelai -6,2%, Gula -1,8%, beras -1,1%, jika tahun ini tidak ada perubahan radikal, bahkan 5 tahun mendatang, Indonesia dalam keadaan bahaya, krisis pangan sudah di depan mata. Kalau mau selamat produksi kita harus di atas 5%," tandasnya.

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan permasalahan lahan merupakan masalah pokok yang harus ditangani serius terkait produktifitas pertanian yang cendrung menurun.

Kedelai menjadi kasus terakhir bagaimana perajin tahu tempe lokal sangat bergantung pada kedelai impor. Oleh karena itu, Kementan mempertanyakan 2 juta ha lahan untuk pertanian kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Terkait soal lahan memang sejak awal saya sudah menyatakan bahwa untuk mencapai swasembada kedelai harus ada penambahan lahan oleh karena itu kita persiapkan lahan khusus minimal 500.000 ha untuk kedelai tetapi idealnya 1,5 juta ha," ungkap Suswono kepada wartawan ditengah rapat terbatas dengan Presiden RI di Kemenperin, Jumat (27/07/12).

BPN sendiri pernah mengungkapkan bahwa terdapat 7,2 juta ha lahan yang terindikasi terlantar dan BPN menjanjikan untuk memberikan 2 juta ha lahan untuk pertanian tetapi sampai saat ini belum teralisasi karena masalah Hak Huna Usaha (HGU).

"4 hari yang lalu saya telah bertemu dengan Kepala BPN untuk cari solusi bagaimana lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan oleh petani sehingga kita bisa bersaing dengan petani dari Amerika sana yang insifikasi dan teknologinya cukup memadai," katanya.

Suswono menjelaskan bahwa saat ini lahan yang sudah clear baru 13.000 ha. Ia menambahkan jika lahan terus bertambah bukan tidak mungkin potensi bisa dilipatgandakan menjadi 2,7 ton/ha yang saat ini rata-rata nasional masih 1,5 ton/ha.

"Kita akan lakukan roadamap ulang apakah masih dimungkinkan 2 tahun kedepan bisa lahan pertanian diperluas, jika lahan tersedia, Insyallah saya masih yakin kedelai masih bisa ditingkatkan," tutupnya. (detik)