Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, mengatakan tahun ini Indonesia sudah siap meluncurkan roket RX-550 (Kaliber 550mm) dengan jangkauan 300 km yang akan membawa peralatan pengukur atmosfer.

"Kita sedang mengembangkan roket RX-550 dan siap meluncurkannya tahun ini," kata Menristek dalam jumpa pers tentang peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 di Jakarta, Jumat.

Roket RX-550 yang merupakan roket terbesar yang pernah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi bukti atas kemampuan bangsa Indonesia mengembangkan teknologi tinggi, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapan Bambang Tedjasukmana mengatakan, setelah Idul Fitri atau sekitar akhir Agustus hingga September pihaknya akan melakukan uji statik roket RX-550 untuk yang kedua kalinya.

"Uji statik roket ini merupakan uji di darat untuk mengetahui kinerjanya misalnya daya dorongnya saat akan tinggal landas, atau kemulusannya saat dinyalakan," katanya.

Setelah uji statik bisa dilalui, RX-550 akan diuji terbang, agar tahun depan roket ini bisa diluncurkan, ujarnya.

Untuk peluncuran tersebut, ujar Bambang, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemda Morotai, Maluku Utara, karena RX-550 akan diterbangkan dari Morotai yang lokasinya sangat bagus untuk peluncuran roket.

"Morotai itu langsung menghadap Pasifik, jadinya roket Sonda ini akan langsung dilepas di atas samudra Pasifik untuk keperluan pengukuran atmosfer," katanya.

Menristek dalam kesempatan sama juga menyebutkan bahwa Indonesia menargetkan sudah bisa memproduksi mobil listrik sendiri pada 2018, setelah prototipe produksi dihasilkan.

"Saat ini kita baru di level lima dari sembilan level yang harus dilalui dalam technology readyness level," katanya.

Soal mobil listrik, ujarnya, segala komponennya sudah siap dibuat di dalam negeri, selain itu pemerintah juga sudah siap membangun stasiun-stasiun pengisian energi listrik bagi batere mobil tersebut, namun komponen baterenya yang masih tergantung pada impor akan terus dilakukan riset.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengemukakan bahwa realisasi mobil listrik di Indonesia bisa cepat dari yang direncanakan diproduksi massal pada 2018.

"Kemungkinan bisa lebih cepat. Karena untuk produksi prototipe riset sesuai roadmap pada 2014, ternyata LIPI sudah selesai memproduksi sekarang," katanya kepada wartawan seusai mengisi kuliah tamu di Universitas Jember (Unej), Jatim, Minggu.

Menurut dia, harga mobil listrik itu bisa bersaing dengan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak. Saat ini mobil listrik yang diproduksi LIPI untuk jenis bus itu sekitar Rp1,5 miliar.

"Itu biaya yang dikeluarkan untuk produksi penelitian. Kalau diproduksi secara massal bisa berkurang 30 persen. Padahal mobil bus dengan bahan bakar minyak menghabiskan Rp850 juta. Kan relatif sama nantinya," katanya.

Padahal, kata dia, mobil listrik itu kalau digunakan sangat irit untuk biaya operasionalnya karena tidak menggunakan BBM, termasuk oli. Mobil listrik juga ramah lingkungan dan tidak perlu ada uji emisi.

Saat kuliah tamu, Menristek mendapat pertanyaan dari seorang dosen Unej Prof Bambang Kuswandi, PhD mengenai masa depan mobil listrik. Bambang khawatir tidak berkelanjutan karena Indonesia tidak memiliki pengalaman panjang dengan teknologi otomotif semacam itu.

Mendapatkan pertanyaan semacam itu, Hatta mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius untuk mengembangkan mobil listrik.

"Keseriusan Presiden itu dapat dilihat dengan mengundang pakar dari UI, ITB, ITS dan UGM. Terakhir juga melibatkan UNS. Kemudian sudah disusun roadmap, yakni 2013 prototipe riset, 2014 memproduksi prototipe riset, 2015 mulai produksi terbatas, yakni 15 unit. Baru 2018 diproduksi massal, yakni 10.000 unit per tahun," katanya.

Ia mengakui bahwa setelah program mobil listrik itu terwujud, maka perlu didukung infrastruktur, terutama untuk mengisi ulang mobil listrik. Infrastruktur itu bisa dibangun di SPBU atau di mal.

Agar program itu tidak berubah ketika berganti kepemimpinan nasional, kata dia, maka perlu ada pengikat berupa undang-undang. (ant)