Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Surabaya - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menemukan nominal anggaran transportasi yang diterima anggota Babinkamtibmas di Desa Gempolegundi, Kecamatan Gudo, Jombang, Sugio, ternyata hanya Rp25 ribu/bulan.

"Siap, Jenderal. Nggak ada kesulitan, cuma merangkap siaga di penjagaan Mapolsek. Motornya dari dinas (motor dinas) dengan bensin satu bulan Rp25 ribu," katanya saat berdialog dengan anggota Babinkamtibmas per telepon dari Mapolda Jatim di Surabaya, Senin.

Dialog itu terjadi saat Kapolri mencoba program "Polda Jatim dalam Satu Genggaman" yang menghubungkan 8.523 desa di Jatim melalui "satu Babinkamtibmas pada satu desanya" yang berbasis teknologi informasi.

Kepada Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Azwar Abubakar yang menghadiri peluncuran itu, Kapolri melaporkan perlunya dukungan anggaran untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

"Dukungan anggaran itu perlu agar polisi tidak minta-minta. Buat apa pelayanan bagus, tapi polisi masih membebani masyarakat, karena itu perlu ada anggaran berbasis kinerja untuk Polri," ujarnya dalam peluncuran yang juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito.

Untuk itu, pimpinan Polri di tingkat bawah juga bisa melakukan sinergi kegiatan dengan anggaran pemerintah daerah setempat, asalkan ada mekanisme akuntabilitas, karena BPK juga melaksanakan pemeriksaan anggaran Polri pada setiap tahun.

"Keamanan itu penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan akan sulit terwujud dan investasi akan sulit datang bila tidak ada keamanan. Untuk itu, Polri perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentu hal itu membutuhkan dukungan anggaran," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri memuji gagasan Kapolda Jatim Irjen Pol Haditmoko yang merealisasikan program "Satu Desa Satu Babinkamtibmas" melalui "Polda Jatim Hanya Dalam Satu Genggaman" yang menghubungkan 8.523 desa di Jatim melalui "satu Babinkamtibmas pada satu desa" yang berbasis teknologi informasi.

"Itu (program) bagus karena akan mendekatkan polisi dengan masyarakat secara cepat, tapi kemudahan itu hendaknya tidak membuat pimpinan Polda Jatim tidak melakukan kontrol, karena anak buah yang tidak dikontrol itu akan tidur," katanya.

Pujian kepada Polda Jatim juga disampaikan oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Azwar Abubakar.

"Program itu luar biasa, karena 8.523 desa se-Jatim bisa dipantau dan disikapi secara cepat bila ada peristiwa. Jatim bisa jadi motor untuk mewujudkan keamanan dan keamanan itulah yang membuat investasi masuk Jatim cukup tinggi," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan delegasi Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang memberikan anugerah kepada Polda Jatim dan Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko sebagai penggagas "satu desa satu polisi" yang berbasis teknologi informasi.

Dalam laporannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko menjelaskan program "Polda Jatim Hanya Dalam Satu Genggaman" adalah aplikasi teknologi informasi yang dilengkapi "database" tentang nama dan nomer telepon dari Babinkamtibmas yang bertugas pada 8.523 desa se-Jatim.

"Mereka dapat ditanya apa saja tentang data demografi, sumber daya alam, data ipoleksosbudhankam, kerawanan keamanan, kerawanan kemiskinan, nomer telepon tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, dan sebagainya," katanya.

Selain meluncurkan program "Polda Jatim dalam Satu Genggaman" itu, Kapolri yang berasal dari Jombang, Jatim juga meresmikan gedung baru SPKT dan Gudang Arsip Ditlantas Polda Jatim serta meninjau Gedung "People Smuggling" Ditreskrimum Polda Jatim. (ant)