Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Surabaya - Kapolri Jenderal Timur Pradopo melarang aksi sweeping terhadap tempat hiburan selama bulan Ramadan.

Ia memastikan jika ada sweeping yang melanggar hukum, pihaknya akan memberi sanksi tegas.

Menurut Timur, polisi tak akan tebang pilih dalam urusan penegakan hukum.

Bahkan ia bakal memperlakukan hal yang pada tempat-tempat hiburan malam yang melanggar aturan selama bulan Ramadan.

"Siapa yang bersalah, itulah kami tindak. Tetapi untuk urusan yang lain, termasuk yang berhubungan dengan ideologi biarlah masyarakat. Peran serta mereka sangat penting untuk membantu kami,” kata Timur seusai meresmikan SPKT Polda Jatim dan progam 'Jatim dalam genggaman' kemarin.

Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar menambahkan, pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dan melapor kepada polisi bila ada pelanggaran hukum di bulan Ramadhan.

“Kalau ada apa-apa lapor kepada polisi, karena 'sweeping' itu tidak dibenarkan secara hukum. Kami tidak keberatan dengan partisipasi masyarakat, tapi hal itu harus berkoordinasi dengan kami,” imbuh Boy.

Ia menambahkan Ditreskrimsus Polri juga memantau distribusi barang untuk mengantisipasi kemungkinan penimbunan barang menjelang lebaran.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar, sekaligus melakukan pengamanan pasar, distribusi sembako, dan pusat-pusat keramaian masyarakat, termasuk tempat ibadah,” pungkasnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi berharap tak ada aksi kekerasan atau main hakim sendiri dari kelompok manapun terhadap tempat hiburan menjelang datangnya bulan Ramadhan.

“Saya berharap agar tidak ada sweeping dengan kekerasan di bulan Ramadhan. Cukup dengan mendesak kepolisian atau aparat agar menjaga etika terhadap mereka yang berpuasa,” kata KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (16/7/2012).

Menurutnya, aksi sweeping dan kekerasan akan menguntungkan kelompok-kelompok yang selama ini sudah anti terhadap Islam. Kekerasan itu, imbuhnya,  hanya akan dimanfaatkan mereka untuk menghancurkan citra Islam.

“Sesungguhnya kekerasan tersebut sangat menguntungkan kelompok anti Islam atau Islamophobia. Mereka akan menggunakan kekerasan tersebut untuk menutupi kekerasan atau white crime dalam skala yang besar dan luas,” katanya.

KH Hasyim Muzadi mengingatkan, konflik dan kekerasan horizontal yang terjadi belekangan ini disebabkan kelemahan kekuasaan.

“Hukum yang tidak berkeadialan, politik yang tidak amanat, serta ekonomi yang rusak,” jelas pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini.

Bersamaan dengan itu, lanjutnya, ada kelompok-kelompok yang bekerja untuk kepentingan asing dengan merusak bangsa sendiri di mata dunia internasional.

“Baik itu di bidang ekonomi, politik, disintegrasi bahkan sparatisme akan ramai-ramai berlindung dalam kekerasan ormas yang melakukan sweeping kemudian menyalahkan Islam,” tuturnya.

Ditakatakan juga, gerakan transnasional yang berhimpitan dengan gerakan universalisme agama kerap mengancam disintegrasi bangsa.  Bahkan melapangkan jalan untuk merdekanya bagian dari Indonesia

“Bahayanya, gara-gara ormas Islam me-sweeping warung nasi atau kedai kopi, padahal itu boleh untuk musafir. Lebih strategis kalau umat Islam yang ikut mendirikan republik ini menjaga NKRI dari rongrongan dari dalam yang bekerjasama dengan pihak luar melalui tema yang tampaknya humanis dan mempertahankan hak asasi,” katanya.

sumber: tribunnews