Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah refleksi atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, ancaman terhadap keutuhan NKRI terbungkus secara samar oleh kepentingan pihak tertentu yang berusaha merongrong kedaulatan bangsa.

"Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI bukan hanya tugas TNI semata, tapi juga merupakan tugas segenap lapisan masyarakat dan komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan ulang tahun TNI ini mari kita menguatkan langkah bersama melindungi NKRI dari ancaman dan gangguan kelompok yang akan memecah belah kita semua," ujar Panglima TNI Agus Suhartono di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Panglima TNI menjelaskan, secara faktual ancaman terhadap kedaulatan NKRI tidak berbentuk invasi ataupun agresi militer negera lain. Ancaman kedaulatan NKRI di masa kini lebih kepada disintegrasi bangsa dan adanya ancaman asimetris sebagai akibat era globalisasi. TNI, lanjutnya, akan terus mengajak masyarakat berperan aktif menanggulangi hal itu.

"Oleh karena itu, mari kita kembali menguatkan langkah perjuangan bersama, sebagaimana yang kita semua lakukan pada masa merebut kemerdekaan dulu. Kedaulatan NKRI harus jadi nomor satu," tambahnya.

Seperti yang diwartakan, Hari Ulang Tahun TNI diperingati setiap 5 oktober. HUT ke 67 TNI pada tahun ini, mengusung tema "Dilandasi Profesionalisme, Semangat Juang dan Solidaritas, TNI Bersama Segenap Komponen Bangsa Siap Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI.

Tema tersebut, menurut Panglima TNI, adalah cerminan kuat atas tekad TNI melaksanakan tugas dasarnya. Tiga tugas dasar TNI tersebut meliputi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap tumpah darah bangsa dan negara.

Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012. Angka ini terdiri dari 50 kasus penganiayaan, 9 kasus pengerusakan, 6 kasus intimidasi, 4 kasus penembakan, 3 kasus penyerangan, 2 kasus perampasan, 2 kasus okupasi, 2 kasus sengketa lahan, serta 3 kasus berkaitan penyiksaan, penculikan, serta penipuan.

"Dua puluh empat kasus kekerasan diantaranya dipicu persoalan sepele yang tidak harus diselesaikan dengan tindak kekerasan," kata Kepala Biro Pemantauan Kontras Feri Kusuma dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Feri menjelaskan, kekerasan TNI terjadi di berbagai tempat di antaranya Papua, Aceh, Surabaya, Padang, dan DKI Jakarta, dan daerah lainnya. Motif tindak kekerasan itu berkaitan dengan tugas TNI maupun persoalan pribadi.

Kontras mendorong TNI untuk menindaklanjuti catatan kekerasan. Dalam menindaklanjuti , TNI harus mengutamakan nilai transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan penegkan HAM.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, menurutnya, wajib memberikan instruksi jelas dan tegas pada prajurit TNI untuk tetap tunduk pada supremasi sipil dan prinsip hukum. Hal tersebut harus diikuti dengan sosilisasi Peraturan Panglima nomor 73/IX/2010 tentang pelarangan setiap prajurit TNI melakukan tindak penyiksaan dan kejam yang melanggar koridor HAM. (kompas)