Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Medan — Kepolisian Daerah Sumatera Utara turut serta menjaga keselamatan pengungsi Rohingya yang ada di Sumatera Utara. Meskipun mereka tidak memiliki dokumen lengkap, polisi merasa tetap berkewajiban menjaga keselamatan mereka.

Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Rastro mengatakan, pengungsi Rohingya sebenarnya menjadi kewenangan Kantor Imigrasi dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), tetapi polisi membantu kedua lembaga tersebut.

Penanganan Pengungsi

"Tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Imigrasi sebagai ujung tombak penangan, kami hanya membantu," kata Wisjnu, Jumat (10/8/2012), di Medan.

Dia menambahkan, para pengungsi Rohingya dari Myanmar sebetulnya hanya transit di Medan atau daerah lain di Sumatera Utara. Biasanya mereka mencari suaka ke Australia.

Dua hari lalu, Kepolisian Resor Tanjung Balai menangkap sembilan warga Rohingya yang tidak memiliki dokumen lengkap sebagai pengungsi. Polisi kemudian menyerahkan mereka ke Kantor Imigrasi.

Sementara itu, di Medan terdapat sekitar 156 warga Rohingya. Mereka antara lain tinggal di Rudenim Belawan dan sisanya di pengungsian UNHCR di Pasar III, Jalan Jamin Ginting, Medan.

"Kami ke sini mencari perlindungan. Masih banyak saudara kami yang akan datang kemari," kata Muhammad Nuh (23), salah satu pengungsi.

Direktur Human Right Watch (HRW) Phil Robertson memperkirakan beberapa bulan ke depan akan semakin banyak pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia apabila semakin buruknya situasi di Myanmar.

"Bila keadaan di Arakan tidak mengalami perubahan beberapa bulan ke depan, akan dipastikan semakin banyak perahu Rohingya yang tiba di Indonesia mencari perlindungan," ungkapnya, di kampus Universita Indonesia, Jumat (10/8/2012).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia juga wajib untuk menolong para pengungsi Rohingya yang meminta perlindungan. "Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerima orang Rohingya, menyediakan penampungan sementara, dan pendampingan," paparnya.

Selain itu, Ia pun mengkritik Pemerintah Bangladesh yang dianggap tidak mau menerima kaum Rohingya untuk mencari perlindungan. Bangladesh beralasan tidak memiliki dana untuk menolong para pengungsi Rohingya tersebut. Padahal Bangladesh menerima berbagai bantuan dari berbagai elemen sampai dengan 33 juta dollar AS.

"Pemerintah Bangladesh sama saja dengan pemerintah Myanmar. Pemerintah Bangladesh terus-menerus menyangkal bahwa Perdana Menteri Bangladesh telah memaksa orang Rohingya kembali ke laut," jelasnya.

HRW juga mengharapkan Indonesia untuk mendesak ASEAN agar mau berbicara secara terbuka untuk mengakhiri konflik sektarian di Myammar.

"Terpenting adalah jangan ada standar ganda karena di Indonesia kekerasan sektarian juga terjadi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah," harapnya.

Phil pun menyayangkan tindakan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dianggap tidak berbuat apapun dengan kekerasan yang menimpa kaum Rohingya. "Aung San Suu Kyi melewatkan berbagai kesempatan untuk berbicara mengenai masalah ini," sesal Phil. (KCM)