Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Ia mendasarkan argumennya pada sila keempat dari Pancasila.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, pemikiran Gamawan sangat kerdil.

Ia mengherankan kenapa orang sekelas Gamawan sangat sempit memahami demokrasi.

“Penafsiran sila keempat ala Gamawan sebagai argumentasi untuk menolak pemilihan langsung arus diwaspadai. Ini bisa menyesatkan publik karena mencoba mendistorsi makna demokrasi,” ujar Said, Kamis (20/9/2012).

Said menjelaskan, apakah anggota DPR dan Presiden yang telah membentuk banyak undang-undang serta DPRD dan Kepala daerah yang telah membentuk ribuan Perda, harus dinyatakan telah terpilh secara tidak sah karena dipilih langsung oleh rakyat?

Masih katanya, apakah karena itu pula orang harus mengatakan bahwa segala produk hukum di negara ini inkonstitusional karena para eksekutif dan legislatifnya dipilih dengan cara yang bertentangan dengan sila keempat sebagaimana yang Gamawa tafsirkan itu?

“Apakah pula itu artinya Gamawan ingin mengatakan bahwa terpilihnya ia sebagai Gubernur Sumbar periode 2005-2010 dari hasil pemilihan langsung adalah tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila? Logikanya tidak begitu,” tukas Said.

Argumentasi yang disampaikan Gamawan terbilang baru diwacakan kepada publik. Said menilai ini sebuah refleksi dari sikap frustasi Mendagri yang merasa telah kehilangan ide untuk memaksakan pemilihan tidak langsung, setelah berbagai alasan lain yang dikemukakannya selama ini berhasil ditangkal oleh para pegiat pro-demokrasi.

“Seharusnya dia sadar bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi publik. Implementasinya melalui pemilu langsung itu. Karena memilih langsung adalah derivasi atau turunan dari kedaulatan rakyat. Ada hak asasi dan hak konstitusional masyarakat yang terlanggar apabila hak memilihnya diamputasi,” tandasnya.

Masih kata Said, lebih dari itu, citra DPRD selama ini masih buruk dimata rakyat, di mana praktik koruptif yang masih banyak dilakukan oleh anggota dewan mengonfirmasikan hal itu. Diantaranya adalah banyaknya anggota DPRD yang telah dimasukan penjara oleh KPK.

Sehingga, tidak tepat anggota dewan yang dinilai telah mengkhianati rakyat itu diberikan mandat untuk memilih kepala daerah. “Ini tidak logis. Justru praktik korupsi dan politik transaksional semakin marak bila kepala daerah dipilih DPRD,” tandasnya.

Soal pemilihan langsung yang dinilai mahal dan boros yang dinyatakan Gamawan terasa aneh. Menurut Said hal itu telah menunjukan Gamawa pada inkonsistensi. Karena sebelumnya, Gamawan mengatakan akan berupaya mendorong pilkada serentak agar pemilihan langsung menjadi murah. (tribunnews)