Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Reaksi publik atas film "Innocence of Muslims" dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden malam ini Selasa 18 September 2012.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mempresentasikan perkembangan situasi global pasca film itu dirilis.

Imbas negatif film ini sampai ke Indonesia dalam bentuk unjuk rasa di sejumlah daerah. Kemarin, terjadi kerusuhan usai demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Situasi di beberapa negara di Timur Tengah maupun di Asia menyusul dirilisnya sebuah film yang dianggap sebagai penistaan agama tertentu, sekarang berimbas ke beberapa negara bahkan di Indonesia,” kata SBY di Kantor Presiden, Selasa 18 September 2012.

Menteri Bidang Poliitik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, usai sidang kabinet itu menerangkan bahwa Presiden SBY memandang bahwa kebebasan itu semestinya ada batasnya. Batasan itu termaktub dalam Deklarasi HAM dan UUD 1945, yakni, kebebasan juga dibatasi kebebasan individu yang lain.

"Kebebasan tidak bisa melanggar hak asasi orang lain. Jangan sampai niat kita memanfaatkan kebebasan itu mengganggu," kata Djoko.

Djoko menerangkan bahwa dalam rapat kabinet itu dibahas tentang perlunya protokol internasional yang akan diperjuangkan ke PBB. Apa aturannya kalau ada kebebasan yang akibatnya melecehkan agama tertentu.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kecamannya terhadap film itu kepada pemerintah Amerika. “Siapa yang tidak mau mengecam? Pemerintah Amerika saja mengecam, apalagi pemerintah Indonesia. Sudah disampaikan,” kata  Marty.

Ratusan massa yang menentang film 'Innocence of Muslims' di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Senin kemarin berakhir ricuh. Lima orang diamankan dan belasan polisi menjadi korban atas insiden tersebut. Atas kejadian itu, kepolisian meningkatkan kewaspadaan dengan patroli.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan untuk saat ini pengamanan dubes masih diserahkan kepada keamanan internal dengan menyiagakan Polisi Objek Vital sebanyak lima orang.

"Kalau pengamanan dubes masih seperti biasa, ada lima personel obvit. Tetapi kami tingkatkan kewaspadaan, yang patroli digiatkan lagi pada jam-jam tertentu sambil melihat situasi dan kondisi yang ada," ujar Rikwanto, Selasa 18 September 2012.

Peningkatan jumlah personel kepolisian akan dilakukan jika aksi lanjutan terjadi. Menurutnya, penambahan jam patroli dari petugas polsek serta polres sangat penting dilakukan mengingat tempat itu masih menjadi sasaran dari massa yang mengecam keras terhadap film tersebut.

"Ini kan isunya global, bukan terjadi di Indonesia saja tetapi di luar negeri juga, kami akan selalu mengantisipasi supaya aksinya tidak seperti di luar negeri. Sampai saat ini kondisinya aman," jelas Rikwanto

Aksi penolakan atas film "Innocence of Muslim" dilakukan oleh sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin siang. Mereka menentang beredarnya film itu lantaran dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW.

Unjuk rasa yang diikuti sekitar 400 orang demonstran itu berujung ricuh. Sebanyak 11 orang aparat kepolisian terluka akibat terkena lemparan batu dan bom molotov dari kelompok demonstran.

Sementara lima orang demonstran diamankan aparat kepolisian dan masih menjalani pemeriksaan. Lima orang yang diamankan berinisial NR, DJ, AS, EY, dan AD. (VIVA)