Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Otak di balik film anti Islam yang memicu kemarahan umat muslim di dunia, ditangkap oleh kepolisian Los Angeles atas dugaan pelanggaran masa percobaan, Kamis (27/9/2012), waktu setempat.

Para petugas Sheriff wilayah Los Angeles menjebloskan Nakoula Basseley Nakoula ke dalam tahanan pada 15 September 2012, untuk diperiksa atas dugaan pelanggaraan masa percobaan.

Juru bicara Kantor Administrasi Pengadilan AS, Karen Redmond, mengatakan pada saat itu Kantor Percobaan Distrik California menduga Nakoula telah melanggar ketentuan masa percobaan, yaitu mengakses internet tanpa supervisi petugas berwenang.

Keterlibatan Nakoula dalam memproduksi dan memposting film Innocence of Moslems, ke dunia maya dinilai telah melanggar ketentuan masa percobaannya di tahun 2010, atas tuduhan melakukan penipuan perbankan.

Setidaknya sudah 30 orang tewas, dalam aksi unjuk rasa menentang film anti Islam, Innocence of Muslims, di seluruh dunia, termasuk di antaranya adalah Duta Besar Amerika Serikat (AS), untuk Libya, Chris Stevens.

Ia tewas berserta tiga orang stafnya yang juga merupakan warga AS.

Istana Kepresidenan AS, Gedung Putih, telah menyatakan aksi tersebut merupakan aksi terorisme, dan pihak berwenang Libya telah menahan sejumlah orang yang diduga bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa,  di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke 67, di New York, Amerika Serikat (AS), menyatakan Indonesia menginginkan masyarakat internasional mempunyai pandangan yang lebih toleran, lebih terbuka, dan lebih saling menghormati antar umat beragama.

“Intinya adalah bagaimana caranya agar suara-suara yang moderat, pandangan-pandangan yang toleran, dapat lebih didengungkan dalam rangka menjembatani adanya perbedaan-perbedaan mendasar antar agama (umat beragama) sehingga tidak menimbulkan dampak yang mengganggu atau bahkan mengancam keselamatan warga,” ujar Marty, seperti dilansir dari situs, Kementerian Luar Negeri, Rabu (27/9/2012).

Prinsip kebebasan untuk menyampaikan pandangan atau pendapat, nilainya tidak bersifat absolute, melainkan ada aturan main yang harus dilakukan untuk mejaga ketertiban umum, dan juga dalam konteks moralitas.

“Yang perlu dijajagi saat ini adalah adanya semacam instrumen internasional yang bisa menjadi rujukan negara-negara dalam menghormati prinsip toleran antar umat beragama,” katanya. (tribunnews)