Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Lampung - Sekitar ratusan anak-anak warga Desa Balinugara, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan tak masuk sekolah sejak Senin (29/10/2012).

Mereka juga tak tahu kapan bisa bersekolah kembali, karena beberapa gedung sekolah ikut dirusak dan dibakar massa.

Konflik Lampung

"Semua nggak ada yang sekolah. Anak saya juga masih trauma dan ketakutan, sekolahnya ikut dirusak," ujar Niluh (47) warga Desa Balinugra yang dijumpai detikcom di depan rumahnya sambil menunjuk kearah sekolah SMP Dharma Bakti yang hangus dan rusak dibakar massa pada Senin lalu.

Niluh sendiri memberanikan diri hanya sekadar melihat kondisi rumahnya yang sederhana dan juga dirusak. Niluh mengatakan, dirinya tidak tahu akan kembali bersama anak-anaknya yang masih bertada di SPN Kemiling, Bandar Lampung.

Hal senada juga dikatakan Gede (65) warga Dusun 7 Desa Balinugara, terkait proses belajar anak-anak di Desa Balinugara. "Pokoknya belum ada yang sekolah. Masih ketakutan semua, yang sekolah di Kalianda juga nga masuk," terangnya.

Gede pun menambahkan, apabila sekolah dimulai pun belum tentu bisa belajar. Pasalnya, sekolah SDN di Desa itu rusak, bahkan SMP dibakar. "Guru-guru juga belum tentu kembali dan berani mengajar di sini," terangnya. Sedangkan, Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Rooseto meminta agar warga desa yang berkonflik untuk segera berdamai. Seharusnya, mereka mau memikirkan kepentingan dan pendidikan anak-anaknya.

"Kasihan mereka ngga bisa sekolah, bahkan sudah ada yang sakit di SPN. Saya mohon, marilah kita betranglan bersatu membangun Lampung Selatan," pungkasnya saat mencoba menginisiasi pertemuan muspida dan tokoh masyarakat di Polres Lampung Selatan, Kalianda.

Bentrok antarwarga yang terjadi di dua desa di Way Panji, Lampung Selatan, belum juga berujung perdamaian. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengimbau warga untuk bekerja sama menjaga ketenteraman masyarakat. "Ketenteraman masyarakat harus dijaga bersama," ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto, kepada wartawan dalam acara ramah tamah dan silaturahmi Menkum HAM dengan media massa di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012).

Hadir dalam acara ini yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin beserta istri, kemudian pejabat Eselon I Kemenkumham dan pejabat Eselon II Unit Pusat Kemenkumham, serta puluhan wartawan. Djoko menilai, konflik antarwarga biasanya terjadi karena tidak adanya timbal balik antara anggota masyarakat, termasuk juga pihak keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, semua pihak harus bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan. "Saya kira semua pihak harus bekerja sama-sama. Dan itu tidak hanya di Lampung, tetapi di semua tempat di tanah air," tandas Djoko.

Tokoh masyarakat Lampung meminta maaf kepada Brigjen Polisi Jodie Rooseto yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Lampung menyusul bentrok antar warga yang menelan 12 korban jiwa. Bukan saja dicopot, Jodie juga dibatalkan untuk menempati posisi strategis sebagai Kapolda Jabar.

"Kalau bapak Kapolda pindah pindah dari sini dan dicopot karena masalah ini, kami memohon maaf kalau kepindahannya karena itu," tutur salah seorang tokoh adat Lampung yang menyebut dirinya sebagai Tumenggung Rajabasa, dalam pertemuan antar warga yang bertikai di aula Polres Lampung Selatan, Rabu (31/10/2012).

Dia juga menyinggung persoalan perjanjian antar warga yang pernah ada sebelumnya menyusul bentrok antar warga Januari 2012 lalu di Desa Napal, Lampung Selatan. Menurutnya, perjanjian yang dibuat antar dua kelompok warga bersama masing-masing tokoh adat tidak mampu mencegah pertikaian yang pecah di Bali Nuraga. Maka dari itu, dia mengusulkan adanya poi sanksi terkait aksi kekerasan yang dapat berdampak kerugian materil atau pun jiwa.

"Mengapa isi perjanjian tersebut tidak dijadikan pembelajaran kita semua. Buatlah satu poin sanksi hukum yang mengikat. Kalau cuma basa-basi isinya dikhawatirkan akan terus terulang," tegas laki-laki berusia 70 tahunan itu. Di tempat sama, Jodie Rooseto mengatakan dirinya ikhlas atas pencopotan dirinya sebagai Kapolda Lampung sekaligus pembatalan jabatan baru di Polda Jabar.

"Jujur, saya sudah dicopot dari Kapolda. Ini bagian dari pengabdian saya kepada bapak-bapak. Saya harus sampaikan apa adanya. Saya ikhlas untuk itu," kata Jodie. Jodie menganggap, apa yang menimpanya itu sebagai ujian. Adapun bentuk kegiatan pertemuan yang dilakukannya meski tidak lagi menjabat sebagai Kapolda Lampung, adalah sebagai bentuk penuntasan di menit-menit terakhir menjabat.

"Mudah-mudahan kepindahan saya tidak melukai semua pihak, saya ingin merangkul semuanya. Saya ingin semuanya kembali ke kondisi normal," jelasnya. "Saya tidak di sini lagi tidak masalah. Tapi saya akan mendapatkan karma kalau saya meninggalkan begitu saja masalah di sini, ini risiko jabatan," imbuhnya. (detikNews)