Kediri - majalahbuser.com, Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Upacara yang dipimpin langsung Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan dilaksanakan di halaman belakang Pemkab Kediri itupun sangat jauh berbeda dengan upacara yang biasa digelar tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan penerapan physical distancing, upacara ini hanya dihadiri 15 peserta dari perwakilan ASN, Polri dan TNI.
Sesi yang di tunggu-tunggu adalah pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Paskibraka tahun-tahun sebelumnya berasal dari gabungan siswa SMA/SMK/MAN se-Kab Kediri yang telah lolos seleksi, terdiri dari pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45. Namun kini hanya 4 orang yang bertugas.
Pembina paski Moh. Farid dari Kodim 0809 mengatakan, penyelenggaraan upacara tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena covid-19.
“Jika tahun sebelumnya diambil 76 orang, sekarang hanya 4 orang saja, yaitu 3 pengibar bendera dan 1 pembaca teks UUD 1945. Tahun lalu anggota paski dikarantina 14 hari, akan tetapi sekarang hanya latihan satu minggu untuk persiapan upacara. Tahun ini juga tidak ada prosesi pelepasan," ujarnya. (17/8/20).
Ia pun berharap siswa-siswi yang dididik sebagai petugas paski tetap disiplin dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Serta covid-19 ini segera berlalu sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan normal kembali.
Angelina Marsha dari SMA 1 Plemahan merasa senang bisa terpilih dan bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara ini.
“Dari sekian ratus orang, hanya menyisakan 4 orang termasuk saya. Meskipun jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, tapi saya bangga dapat melaksanakan tugas hari ini," katanya.
Sebagai informasi, paskibraka yang bertugas hari ini adalah Moch. Fariz dari MAN 3 Kediri sebagai pembentang bendera, Ardi Yurdian dari SMA 2 Pare bertugas mengerek bendera, Angelina Marsha dari SMA 1 Plemahan sebagai pengibar bendera dan Digo Dwi dari SMA 1 Wates sebagai pembaca teks UUD 1945. (Kominfo/Adv)