Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Tulungagung - majalahbuser.com,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada hari Senen, 13/7. DPRD Tulungagung  menyetujui  Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. 

Rapat paripurna juga menetapkan 3 raperda tambahan menjadi Perda. Yaitu, ranperda tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, ranperda tentang Pemotongan Hewan Ternak dan Pemeriksaan Daging, dan ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rapat yang gelar siang hari itu diruang Graha Wicaksana DPRD, jalan R.A. Kartini No. 17 Tulungagung. Badan Anggaran DPRD Tulungagung, Asrori melaporkan realisasi APBD Tulungagung Tahun 2019 sebagai berikut, anggaran belanja  setelah perubahan untuk Pendapatan Daerah sebesar 2.669.181.172.158,88 realisasi sebesar 2.762.645.223.248,10 atau 103 persen.

Sedangkan Belanja Daerah sebesar 3.018.875.894.643,41. Dan realisasi 2.609.242.216.162,64 atau 66,42 persen. Surplus/(defisit) setelah perubahan sebesar 349.694.172.484,53 sedangkan realisasi sebesar 153.403.007.085,46 atau sebesar 43,87 persen.

   

Kendati mendapat persetujuan dari semua Fraksi melalui laporan pandangan akhirnya, tetapi masih menyisakan catatan yang harus dibenahi oleh Pelaksana APBD, Bupati Tulungagung bersama jajaran Pemerintah Daerah Tulungagung.

   

Fraksi Gabungan diantaranya menyoroti beberapa hal, yaitu, mengenai Pendidikan murah tetapi berkualitas masih belum terlaksana, oleh karenanya Fraksi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang berharap agar kedepan system transfer bantuan langsung tunai mulai dari tingkat SD sampai SMP sesuai yang diamanahkan oleh Perda.

   

Meski harus melalui system lelang tender tapi pemenangnya harus memberikan mutu barang kepada Siswa dengan mutu dan kwalitas yang benar-benar baik sesuai harapan.

   

Dikatakan pula mengenai PPDB terbilang cukup sukses, kendati ditengah pandemi covid 19. Namun masih disayangkan system zonasi masih terjadi doubel rayon, contohnya di Desa Plosokandang masih masuk rayon 1 dan rayon 2 dalam penerimaan Siswa baru Tahun ini.

Fraksi Gabungan yang diketuai oleh Sofyan Heryanto, SE melalui juru bicaranya Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd mengakui bahwa proses jalannya roda Pemerintahan telah berjalan dengan baik, akan tetapi akan lebih baik dan lancar jikalau kekosongan jabatan Wakil Bupati dan jabatan ditingkat eselon 2 dan ditingkat stuktural, khususnya dilingkup Dinas Pendidikan segera terisi, sehingga jalannya roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi.

Terhadap kesejahteraan Guru honorer diharapkan Pemerintah Daerah agar secepatnya melakukan pemerataan dan penambahan tunjangan terhadap 1973 Guru Honorer. Karena selama tahun 2019 lalu masih belum terkafer. Harapannya agar mereka lebih terpacu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di Sekolah sehingga dapat lebih memajukan pendidikan di Kabupaten Tulungagung.

Menanggapi catatan fraksi-fraksi di dewan, Bupati Maryoto Birowo, menyatakan akan melaksanakannya. Termasuk permintaan tambahan honor bagi honorer guru. “Kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

“Kalau ijin sudah turun pansel akan bergerak kemudian jabatan mana yang akan dilelang ataupun yang akan dimutasi,“ tandas Bupati

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang dilakukan melalui teleconfren yang dihadiri oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM ditandai dengan serah terima dokumen persetujuan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos kepada Bupati Tulungagung. (unt/adv)

Senin, 13 Juli 2020