Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pengamat politik dari UIN Jakarta, A Bakir Ihsan mengatakan pada dasarnya siapapun berhak dipilih menjadi ketua umum, termasuk Surya Paloh dalam kongres Partai Nasdem yang akan digelar Januari mendatang.

Namun lagi-lagi, prosesnya harus dilakukan secara jelas dan transparan.

"Namun ada pertimbangan lain yang harus dilihat. Bagi partai baru seperti Nasdem perlu ketum yang bisa membantu mendongkrak citranya. Surya Paloh dan Nasdem sudah menjadi brand. Karenanya Surya Paloh cukup di posisi sekarang tinggal bagaimana melahirkan ketum yang bercitra dan berintegritas," kata Bakir, saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (22/12/2012).

Menurutnya lagi, kalau Surya Paloh menjadi ketua umum, otomatis proses chek and balances tidak akan berjalan di Nasdem. Jamak diketahui, bahwa dia pendiri dan tentu paling berkuasa di partai. Jadi tidak ada yang bisa mengontrolnya. Dan itu bahaya bagi demokrasi. Karena dia akan menjabat ketua umum dan ketua majelis nasional partai, saat bersamaan.

Sebagai perbandingan, lanjut Bakir, Soeharto saja yang disebut-sebut otoriter tak pernah menjadi Ketua Umum Golkar. Atau SBY dan Prabowo Subianto yang partainya lahir di era reformasi, hanya menempatkan diri mereka sebagai king maker di partai mereka masing-masing.

"Makanya kalau itu terjadi (Surya Paloh menjadi ketum), melebihi kekuasaan Soeharto," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Indo Barometer M. Qodari tak bisa mengomentari bagaimana metode pemilihan ketua umum dalam kongres Partai Nasdem yang akan digelar Januari mendatang. Karena, dia belum pernah membaca Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai yang mengusung slogan perubahan tersebut.

Tapi, M. Qodari mendukung pemilihan Ketum Partai Nasdem digelar secara demokratis. Idealnya, pemilihan melibatkan semua stakeholder.

"Kalau lihat partai-partai lain, Golkar misalnya, melibatkan suara DPD Kabupaten/Kota, provinsi, DPP. Ditentukan saja, Kabupaten/Kota berapa nilainya, provinsi berapa nilainya. Intinya harus bottom-up. Harus ada keterlibatan dari bawah dan semua yang jadi stakeholder terlibat. Hampir seperti itu semua," ungkapnya.

Walaupun, metode pemilihan Presiden PKS berbeda. Presiden PKS ditentukan Majelis Syuro, yang mempunyai 99 anggota. Tapi, bukan berarti tidak demokratis. Karena 99 anggota Majelis Syuro itu, jelas Qodari, dipilih oleh semua anggota partai, tak hanya pengurus.

"Di Nasdem ini banyak bekas pengurus Golkar, Pak Surya Paloh sendiri mantan pengurus Golkar dan pernah jadi calon ketua umum Golkar. Saya kira sih karena faktor kemudahan dan pengamalan itu, ada kemungkinan metode di Golkar itu akan diakomodasi. Meski pun akan ada modifikasi. Bagaimana modifikasinya, saya belum tahu seperti apa," imbuhnya.

Tapi, dia dengan tegas tidak sepakat kalau Surya Paloh langsung mengambil alih kursi Ketua Umum menggantikan Patrice Rio Capella tanpa melalui proses pemilihan yang demokratis.

"Jangan. Menurut saya janganlah. Nanti Pak Surya akan dibilang tidak demokratis. Saya kira ya tetap berproseslah. Saya yakin, kalau Pak Surya Paloh calon, tetap akan terpilih. Jadi kalau bisa dengan cara demokratis, kenapa dengan cara yang bisa menimbulkan kontroversi," jelasnya. [inilah]