Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta – Pada semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memeriksa sebanyak 527 laporan keuangan, yang terdiri atas 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN.

Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi selama semester I tahun 2012, menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp21,44 miliar.

Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasi pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108,08 miliar.

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester I tahun 2012 juga  menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 322 kasus senilai Rp72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp119,56 miliar.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada semester I tahun 2011.

Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan dari 34 menjadi 67. Meskipun jumlah LKPD yang memperoleh WTP mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah seluruh LKPD, LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut relatif masih kecil, yaitu 16 persen.

BPK berharap agar pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang lebih baik di masa yang akan datang.

BPK juga berharap agar pemerintah daerah melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain, berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran, meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan. (VIVA)