Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana membantah telah membuat pernyataan yang dianggap melecehkan Gus Dur dalam sebuah diskusi di DPD RI.

Dalam jumpa pers yang digelar Sutan sore tadi, ia bahkan menyatakan enggan meminta maaf jika dianggap menghina Gus Dur.

"Misalkan anda tidak salah tapi disuruh minta maaf, bagaimana? Bukan karena konteksnya tapi apa pun namanya kecuali lebaran, kenapa harus minta maaf. Ini kan beda, ini politik bisa beda barang tuh," kata ketua komisi VII Sutan Batoegana dalam jumpa pers di press room DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, jika ia menyatakan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, maka orang akan menganggap bahwa pernyataan yang disampaikan adalah benar sebagaimana menjadi protes golongan seperti GP Anshor. Ia hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan berita yang beredar.

"Sebagai manusia saya minta maaf untuk ketidaknyamanan ini, karena ada berita tidak benar itu boleh. Tapi dalam konteks minta maaf (menghina Gus Dur) tunggu dulu. Ngeri-ngeri sedap barang tuh," kata Sutan dengan gaya khas bicaranya.

Sutan menuturkan, pernyataan yang disampaikannya tidak langsung menuduh bahwa Gus Dur mundur karena korupsi, tetapi substansinya bahwa setiap pemerintahan tidak ada yang bersih. Baik pada saat Gus Dur menjadi presiden begitu juga saat ini dalam kepemimpinan SBY.

"Saya terus terang apa yang saya katakan tidak ada maksud untuk itu (menghina Gus Dur), bahkan saya katakan ada orang yang hina pemerintahan sebelum SBY, saya ingatkan jangan ungkit kebijakan pemerintahan lalu dan bahkan kita harus hormati," terangnya.

"Saya nggak terpancing (dengan pernyataan Adhie Masardi dalam diskusi), hanya harus dibedakan saya katakan nggak ada pemerintahan yang bersih-bersih amat. Belum tentu Gus Durnya, tapi pemerintahannya," lanjut ketua Komisi VII itu.

Saat ditemui usai jumpa pers, dan ditanyakan kembali pernyataanya yang tidak akan meminta maaf, ia menegaskan lebih baik dilaporkan ke polisi untuk menyelesaikan hal ini.

"Saya nggak merasa bersalah, daripada saya meminta maaf lebih baik saya dilaporkan ke polisi. Harus hargai saya dan jangan paksa orang nggak salah dipaksa salah," tegas politisi Demokrat itu.

Selasa (27/11/2012), Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi. Mereka berencana untuk melakukan aksi demo ke kantor Partai Demokrat (PD) Jatim maupun seluruh daerah kabupaten dan kota lainnya.

"Kita belum melakukan aksi (demo ke kantor PD Jatim, Jl Kertajaya, Surabaya). Sekarang masih konsolidasi untuk pergerakan di daerah-daerah," ujar Wakil Ketua GP Ansor Jatim Hendra Tri Subiantoro, Selasa (27/11/2012).

Hendra menerangkan, warga nahdliyin di Jawa Timur tidak terima dengan pernyataan anggota DPR dari Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang menghina Presiden ke 4 Republik Indonesia, (alm) KH Abdurrahman Wahid, yang dilengserkan karena kasus Brunei Gate.

"Nggak ada fakta hukum yang menjerat Gus Dur. Yang ada itu, (pelengseran Gus Dur) karena keputusan politik," tegasnya.

Pernyataan Sutan yang dinilai mencemooh, menghina Gus Dur itu tak pantas bagi seorang politisi, negarawan maupun wakil rakyat. Karena itu, Ansor mendesak Demokrat mencopot Sutan dari anggota DPR RI maupun dari Partai Demokrat.

"Mestinya sebagai anggota dewan yang terhormat, harus bisa menghargai jasa besar Gus Dur, yang bukan hanya untuk kaum nahdliyin saja, tapi seluruh umat serta sebagai putra terbaik bangsa," tuturnya.

"Kami tidak hanya menuntut permintaan maaf saja. Tapi kami juga mendesak Partai Demokrat mencopotnya dari anggota DPR dan memecatnya dari Demokrat, karena sudah tidak layak lagi sebagai politisi," ujarnya.

Jika tuntutan tersebut diabaikan, Ansor Jatim bersama pergerakan mahasiswa dan elemen NU lainnya, akan merlakukan unjukrasa hampir seluruh kabupeten dan kota, yang diperkirakan mulai besok atau lusa.

"Agar tidak memicu kemarahan warga yang lebih besar lagi," jelasnya. (detik)